Ada 700 Ribu Aduan Penipuan Sejak Akhir 2024, Masyarakat Diminta Lapor Scam Kurang dari 12 Jam

Rohman Wibowo, Jurnalis
Selasa 17 November 2026 18:19 WIB
OJK (Foto: Okezone)
Share :

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat lebih dari 700.000 pengaduan penipuan transaksi keuangan telah masuk sejak Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) atau Pusat Antipenipuan Indonesia didirikan pada 24 November 2024. 

Menanggapi tingginya angka tersebut, regulator mengimbau masyarakat yang menjadi korban scam atau penipuan siber untuk segera melapor dengan batas waktu maksimal 12 jam setelah insiden terjadi agar dana yang raib berpeluang diselamatkan.

Kecepatan pelaporan menjadi faktor paling krusial karena sindikat penipuan digital dapat memindahkan dana korban ke berbagai rekening penampung hanya dalam hitungan menit. Keterlambatan korban dalam menyadari tindak kejahatan selama ini menjadi ganjalan utama aparat dalam membekukan aliran uang ilegal secara optimal.

"Sejak dibuka pada 24 November 2024, kami sudah menerima lebih dari 700.000 pengaduan, namun sayangnya 80 persen korban baru melapor ke IASC setelah 12 jam kejadian," ujar Kepala Direktorat Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal dan Penipuan Transaksi Keuangan OJK, Hudiyanto dalam peluncuran Gasa State of Scams in Indonesia Report, di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Hudiyanto menerangkan, perputaran uang hasil tindak pidana penipuan berlangsung sangat cepat, di mana dalam rentang 30 menit hingga satu jam saja dana korban sudah berpindah tangan dan terdistribusi ke banyak rekening. 

Dari total kerugian masyarakat yang ditaksir mencapai belasan triliun rupiah, otoritas sejauh ini baru berhasil memblokir sekitar Rp700 miliar. Dari dana yang berhasil dibekukan tersebut, sebanyak Rp240 miliar telah dikembalikan kepada korban, sementara sisanya sulit diselamatkan akibat lambatnya laporan awal yang diterima.

Penanganan kejahatan siber finansial yang semakin masif ini tidak dapat diselesaikan oleh satu lembaga secara parsial. Penyelamatan dana publik tersebut digerakkan secara terpadu melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) dengan menggandeng Bank Indonesia (BI).

"Kita tidak bisa bekerja sendirian, sehingga 23 lembaga inilah yang bahu-membahu membangun wadah bernama Indonesia Anti-Scam Centre," tutur Hudiyanto.

 

Satgas PASTI sendiri diperkuat oleh 23 anggota lintas kementerian dan lembaga. Struktur ini mencakup dua regulator yakni OJK dan Bank Indonesia, delapan lembaga penegak hukum dan pertahanan negara seperti Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), ditambah dukungan dari 13 kementerian.

Kolaborasi ini menekankan bahwa perlindungan terhadap keluarga dan masyarakat luas harus dimulai dengan membekali mereka instrumen pencegahan mandiri.

Sebagai langkah mitigasi sebelum transfer dana dilakukan, gugus tugas tengah memfinalisasi teknologi penyaring kejahatan digital berbasis aplikasi telepon seluler pintar. Perangkat proteksi massal ini dikembangkan dengan mengadopsi sistem keamanan publik yang telah teruji di kawasan Asia Pasifik.

"Kami di Satgas PASTI bersama Kementerian Komunikasi dan Digital serta pemangku kepentingan terkait insyaallah pada akhir tahun ini meluncurkan Anti-Scam Application yang mencontoh praktik baik dari Singapura, Hong Kong, dan Australia," kata Hudiyanto.

Aplikasi antipenipuan tersebut mengusung prinsip pemeriksaan dini sebelum transaksi dijalankan. Sistem ini mengintegrasikan kanal aduan nomor dan konten milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dengan basis data (database) kejahatan dari OJK dan Bank Indonesia. 

Saat masyarakat mendapati penawaran mencurigakan di media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, maupun situs web (website), mereka dapat langsung memasukkan nomor telepon atau nomor rekening pelaku untuk diverifikasi. 

Jika data tersebut pernah dilaporkan ke kepolisian, Komdigi, atau IASC, sistem aplikasi akan seketika menerbitkan indikator peringatan.

Modus operandi kejahatan keuangan daring yang melintasi batas teritorial negara menuntut integrasi sistem pemantauan hingga ke tingkat global. Langkah penguatan ini ditempuh otoritas melalui penyatuan rekam jejak penipuan domestik dengan jaringan intelijen kejahatan internasional.

"Tahun depan kami juga sudah tergabung dengan Global Exchange Sharing sehingga basis data internasional pelaku penipuan akan kita gabungkan dengan basis data Indonesia," ungkap Hudiyanto.

Melalui keanggotaan dalam Global Exchange Sharing (GSE), yang merupakan jaringan kerja sama global pertukaran data kejahatan finansial antarnegara, otoritas menggadang-gadang bahwa deteksi penipuan lintas batas dapat berjalan otomatis.

Secara garis besar cara kerjanya yakni apabila terdapat panggilan telepon dari sindikat penipuan luar negeri seperti Kamboja atau Vietnam yang nomor atau rekeningnya sudah masuk dalam daftar hitam, maka sistem akan langsung menandai kontak tersebut sebagai terduga penipu guna mencegah timbulnya korban baru.

(Taufik Fajar)

Halaman:
Share :
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Terpopuler
Telusuri berita Finance lainnya