Satgas PASTI sendiri diperkuat oleh 23 anggota lintas kementerian dan lembaga. Struktur ini mencakup dua regulator yakni OJK dan Bank Indonesia, delapan lembaga penegak hukum dan pertahanan negara seperti Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), ditambah dukungan dari 13 kementerian.
Kolaborasi ini menekankan bahwa perlindungan terhadap keluarga dan masyarakat luas harus dimulai dengan membekali mereka instrumen pencegahan mandiri.
Sebagai langkah mitigasi sebelum transfer dana dilakukan, gugus tugas tengah memfinalisasi teknologi penyaring kejahatan digital berbasis aplikasi telepon seluler pintar. Perangkat proteksi massal ini dikembangkan dengan mengadopsi sistem keamanan publik yang telah teruji di kawasan Asia Pasifik.
"Kami di Satgas PASTI bersama Kementerian Komunikasi dan Digital serta pemangku kepentingan terkait insyaallah pada akhir tahun ini meluncurkan Anti-Scam Application yang mencontoh praktik baik dari Singapura, Hong Kong, dan Australia," kata Hudiyanto.
Aplikasi antipenipuan tersebut mengusung prinsip pemeriksaan dini sebelum transaksi dijalankan. Sistem ini mengintegrasikan kanal aduan nomor dan konten milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dengan basis data (database) kejahatan dari OJK dan Bank Indonesia.
Saat masyarakat mendapati penawaran mencurigakan di media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, maupun situs web (website), mereka dapat langsung memasukkan nomor telepon atau nomor rekening pelaku untuk diverifikasi.
Jika data tersebut pernah dilaporkan ke kepolisian, Komdigi, atau IASC, sistem aplikasi akan seketika menerbitkan indikator peringatan.
Modus operandi kejahatan keuangan daring yang melintasi batas teritorial negara menuntut integrasi sistem pemantauan hingga ke tingkat global. Langkah penguatan ini ditempuh otoritas melalui penyatuan rekam jejak penipuan domestik dengan jaringan intelijen kejahatan internasional.
"Tahun depan kami juga sudah tergabung dengan Global Exchange Sharing sehingga basis data internasional pelaku penipuan akan kita gabungkan dengan basis data Indonesia," ungkap Hudiyanto.
Melalui keanggotaan dalam Global Exchange Sharing (GSE), yang merupakan jaringan kerja sama global pertukaran data kejahatan finansial antarnegara, otoritas menggadang-gadang bahwa deteksi penipuan lintas batas dapat berjalan otomatis.
Secara garis besar cara kerjanya yakni apabila terdapat panggilan telepon dari sindikat penipuan luar negeri seperti Kamboja atau Vietnam yang nomor atau rekeningnya sudah masuk dalam daftar hitam, maka sistem akan langsung menandai kontak tersebut sebagai terduga penipu guna mencegah timbulnya korban baru.
(Taufik Fajar)