Kadin Sebut Banyak UMKM Belum Siap Hadapi Aturan Pelindungan Data

Tangguh Yudha, Jurnalis
Rabu 18 November 2026 21:01 WIB
Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Digital Kadin Indonesia, Clarissa Herliani Tanoesoedibjo (Foto: Okezone)
Share :

Dia menjelaskan, implementasi aturan PDP juga menuntut perusahaan melakukan sejumlah penyesuaian, mulai dari pemetaan aktivitas pemrosesan data, memastikan akurasi dan kesesuaian penggunaan data dengan tujuan, hingga menunjuk petugas pelindungan data atau Data Protection Officer (DPO).

"Pada dasarnya sih kita harus memetakan apa aktivitas pemrosesan data kan, bahwa data itu akurat, tidak menyesatkan dan juga sesuai dengan tujuan ya kan. Juga menunjuk DPO. Ini mungkin ada beberapa kewajiban yang kami highlight di pembicaraan terakhir," tuturnya.

Menurut Clarissa, tantangan pemenuhan kewajiban tersebut berbeda-beda berdasarkan skala usaha. Bagi perusahaan menengah dan kecil, kebutuhan investasi serta biaya implementasi dalam jangka panjang menjadi salah satu kendala utama.

Karena itu, Kadin menilai penerapan aturan tersebut tidak mudah, terutama bagi pelaku usaha yang selama ini belum menjadikan pelindungan data sebagai prioritas.

"Tidak mudah, tidak mudah. Karena sekarang yang mungkin fokusnya akan menjadi persiapan untuk industri menengah ke atas dulu di luar perbankan, karena perbankan memang sudah diawasi oleh OJK. Jadi memang sudah mematuhi ya kewajiban yang ada. Tapi sekarang tugasnya berikutnya, apa yang kita bisa replikasi di industri-industri berikutnya yang skala menengah ke atas," pungkas Clarissa.

(Taufik Fajar)

Halaman:
Lihat Semua
Share :
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Terpopuler
Telusuri berita Finance lainnya