Defisit Besar Bebani APBN

JAKARTA - Pemerintah diminta tidak menggunakan mekanisme anggaran yang defisit. Pasalnya, defisit memicu tambahan utang yang bisa memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pengamat ekonomi dari Econit Hendri Saparini mengatakan, sejak awal penyusunan APBN, pemerintah seharusnya mengurangi pengeluaran dengan menghilangkan anggaran tidak prioritas. "Jadi tidak perlu menggunakan mekanisme anggaran yang defisit," ujar dia, di Jakarta, Jumat (17/12/2009).

Lagipula, lanjutnya, defisit besar pun sering tidak terserap jika melihat pengalaman penyerapan anggaran selama ini. Hendri menyebutkan, sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun lalu mencapai Rp50 triliun lantaran penyerapan anggaran tidak optimal. Tahun ini pun sepertinya akan ada kelebihan pembiayaan.

Pernyataan Hendri ini menanggapi usulan Bank Dunia agar defisit anggaran dipertahankan pada level dua persen pada tahun depan untuk menggenjot perekonomian. "Bank dunia memang selalu begitu karena dia punya kepentingan untuk dapatkan utang," ujarnya.

Kepada semua negara, tutur Hendri, Bank Dunia selalu mengimbau agar defisit anggaran diperlebar guna memacu perekonomian. Indonesia sendiri selama ini sudah mendesain defisit yang cukup besar.

Pembiayaannya memang tidak semua berasal dari utang Bank Dunia melainkan dari penerbitan obligasi. Hendri menuturkan, penerbitan obligasi pada 2010 lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yakni menjadi Rp175 triliun padahal lima tahun lalu hanya Rp34 triliun. "Ini harus dievaluasi karena ada kenaikan yang drastis. Indonesia seperti tidak mempunyai garis kebijakan pembiayaan," imbuh dia.

Hal yang perlu diperhatikan saat mendesain defisit adalah mencari pembiayaan. Tahun ini, ujarnya, penerimaan pajak dipastikan tidak tercapai sementara pada 2010 ditargetkan sekitar Rp700 triliun. "Apakah ini bisa tercapai?" imbuh dia.

Kalau tidak tercapai bisa jadi pemerintah terus menambah defisit yang berarti utang semakin banyak. Akhirnya semakin membebani APBN.

(Rani Hardjanti)