JAKARTA - Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) meminta agar proyek-proyek yang didanai APBN atau APBD untuk memperbanyak proyek-proyek berskala kecil.
Hal ini agar kontraktor kecil bisa memperoleh pekerjaan. Ketua Umum Gapensi Soeharsojo mengatakan, selama ini proyek APBN/APBD banyak yang nilainya di atas Rp10 miliar sehingga hanya kontraktor besar yang mengambilnya. Padahal, jumlah kontraktor kecil lebih banyak daripada kontraktor skala besar.
"Sekarang anggota Gapensi yang jumlahnya 60 ribu badan usaha, sebanyak 88 persen kecil dan sebanyak 3 persen dengan kualifikasi besar. Jadi, ada fenomena pasar konstruksi yang terdapat di lapangan menunjukkan bentuk piramida dengan kerucut mengecil ke bawah,” papar Soeharsojo di Jakarta kemarin. Dia menjelaskan,dengan fenomena tersebut, maka pasar konstruksi yang jumlahnya sedikit harus dikerjakan oleh penyedia jasa yang jumlahnya banyak.
Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan dan kesenjangan, tidak sejalan dengan kebijakan perekonomian kerakyatan. Menurutnya, pada 2008 total nilai proyek yang ada senilai Rp167,4 triliun. Di mana, sebanyak 44 persen berasal dari APBN/APBD dan swasta sebesar 65 persen. Sementara pada 2009 nilai proyek mengalami peningkatan sebesar 7 persen atau menjadi sekitar Rp170 triliun, sebanyak 43 persen berasal dari swasta dan 57 persen dari pemerintah.
Dengan melihat jumlah itu, Soeharsojo mengatakan, sebenarnya porsi APBN/APBD untuk pembangunan infrastruktur sektor konstruksi cukup memberikan kesempatan bagi penyedia jasa dalam mendapatkan pekerjaan. Hal ini,juga sebagai bahan atau sarana pembinaan dan pengembangan bagi jasa konstruksi nasional.
Namun,dia berharap hal itu diprogramkan melalui strategi kebijakan pemerintah dengan kebijakan yang prokontraktor kecil. "Konsep yang memprioritaskan kontraktor kecil sangat strategis untuk dapat dikembangkan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan dana APBN/ APBD,” ujarnya.
(Candra Setya Santoso)