Pemerintah Segera Sampaikan RAPBN ke DPR

JAKARTA -  Pemerintah akan segera mengajukan rancangan APBNP 2013 kepada DPR terkait dengan rencana pengendalian harga BBM dan pemberian bantuan langsung sementara kepada masyarakat.

Untuk menaikkan BBM memang tidak perlu persetujuan DPR, tapi terkait dengan diberikannya kompensasi bantuan langsung sementara kepada masyarakat, maka harus membutuhkan persetujuan DPR.

“Yang namanya anggaran pembangunan itu harus masuk rencana kerja pemerintah karena itu makanya harus disampaikan kepada DPR," ungkap Plt Menkeu Hatta Rajasa, di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (30/4/2013).

Hatta yang juga merupakan menko perekonomian ini menambahkan, pihaknya akan segera mengajukan RAPBN. “Pertama, akan ada konsultasi dulu antara presiden dengan pimpinan DPR minggu kedua Mei, setelah itu kita ajukan RAPBNP 2013," tuturnya.

Setelah itu ia mengatakan hasil dengan pertemuan dengan DPR akan dibahas beberapa asumsi yang akan berubah, yakni bantuan langsung masyarakat sementara. "Dana kompensasi itu,  presiden masih kita lihat asumsinya tergantung seberapa besar akan ada penyesuaian," ujarnya.

Dia mengatakan, dampak penyesuaian BBM nanti terhadap inflasi dan kemiskinan akan dihitung berdasarkan berapa jumlah pengendaliannya.

"Ini tergantung berapa besar penyesuaian itu, dari situ kita hitung seberapa besar dampaknya terhadap inflasi dan masyarakat miskin baru dihitung berapa bantuan langsung yang akan diberikan. Keputusan harus diambil, karena presiden kan mengatakan fiskal bahaya kalau tidak melakukan sesuatu sekarang," ujarnya.

(Widi Agustian)