Share

Oktober 2013, Persoalan RPP & Perpres Aceh Tuntas

Salman Mardira, Jurnalis · Jum'at 20 September 2013 18:52 WIB
https: img.okezone.com content 2013 09 20 320 869464 x5ahnyI7x2.jpg Ilustrasi. (Foto: Okezone)

BANDA ACEH – Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan pemerintah akan menuntaskan semua peraturan pelimpahan kewenangan kepada Aceh, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden. PP dan Perpres itu merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Diantaranya adalah soal pelimpahan kewenangan, pengelolaan minyak dan gas alam, pengelolaan Sabang serta pertanahan.

β€œ14 Oktober nanti kita upayakan selesai semua,” katanya kepada wartawan usai menghadiri pembukaan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) ke-6 di Taman Sultanah Safiatuddin, Banda Aceh, Jumat (20/9/2013).

Sebelumnya, Gubernur Aceh Zaini Abdullah mendesak SBY segera menuntaskan RPP dan Perpres dari turunan UU Pemerintahan Aceh, sebelum ia habis masa jabatannya sebagai presiden. Menanggapi hal itu, Gamawan menyebutkan pihaknya sudah membentuk tim khusus terdiri dari tim pemerintah pusat dan Pemprov Aceh masing-masing sebanyak tujuh orang, untuk membahas persoalan ini.

Menurutnya beberapa RPP saat ini sudah masuk tahap finalisasi, seperti RPP pertanahan. β€œIni masuk pembahasan minyak dan gas,” ujarnya.

Terkait persoalan bendera dan lambang Aceh, Gamawan mengatakan, kedua pihak akan terus mencari jalan keluar. Dia optimis kontroversi bendera bulan bintang akan selesai. β€œPasti ada jalan keluar, semua masalah bisa kita selesaikan,” sebutnya. (kie)

(wdi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini