JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung menyatakan surat edaran presiden yang disampaikan melalui sekretaris kabinet terkait pengambilan kebijakan yang berdampak luas tidak harus diartikan sebagai hambatan terkendalanya berbagai kebijakan ekonomi ditingkatan kementerian.
Hal ini disampaikan CT usai melakukan rapat koordinasi dengan para menteri dan wakil menteri dari bidang ekonomi yang berlangsung dari siang hingga malam ini di kantornya, Jakarta, Senin (19/5/2014) malam.
"Saya mengklarifikasi bahwa setelah saya berbicara dengan presiden, bahwa kebijakan yang memang harus dilakukan harus dilakukan bukan berarti kebijakan yang harus dilakukan ditunda, kebijakan yang harus dilakukan ya dilakukan," tuturnya.
Meskipun demikian, CT menyatakan, jika terdapat kebijakan strategis yang dapat memberikan dampak luas kepada masyarakat perlu dikonsultasikan lebih dulu dengan presiden.
"Tetapi yang punya efek strategis harus dikonsultasikan dengan presiden. Bukan berarti menjadi tidak ada kebijakan. Nah, dengan demikian para menteri menjadi jelas sampai masih akhir pengabdian, 20 Oktober nanti," terangnya.
Dia mengaku telah mendapat dukungan penuh dari seluruh jajaran menteri untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang mungkin diselesaikan dalam lima bulan tersisa ini.
"Kita sepakat dalam lima bulan ini yang bisa kita selesaikan akan kita selesaikan, apa yang bisa dipercepat ya dipercepat," tutup dia.
(Rizkie Fauzian)