Delapan Rekomendasi Berantas Mafia Migas
Pertama, meminta aparat penegak hukum, khususnya KPK untuk menindak tegas pelanggar izin (perusahaan) dan pejabat penyelenggaraan negara yang ditengarai terlibat korupsi di sektor tambang. Kedua, pemerintah selaku pemberi izin untuk segera menghentikan operasional pertambangan di kawasan konservasi dan menindak tegas pemegang IUP yang tidak Clean and Clear.
Ketiga, mendesak pemerintah menghentikan sementara aktivitas perusahaan pemegang IUP di lapangan yang belum bayar utang. Keempat, pemerintah melaksanakan fungsi pengawasan yang ketat untuk memastikan tidak ada alih fungsi lahan atau tindak pidana lain dengan melibatkan kelompok masyarakat. Kelima, meminta pemerintah agar transparan dan akuntabel dalam mengelola penerimaan land rent (iuran tetap) dan royalti.
Keenam, mendesak pemerintah untuk mengembangkan skema pengelolaan wilayah pasca pencabutan dengan proses yang transparan dan partisipatif sertta diikuti dengan kegiatan rehabilitasi lahan.
Ketujuh, meminta pemerintah memperkuat agenda penegakan hukum di bidang kejahatan sumber daya alam, termasuk merealisasikan pembentukan satgas anti mafia sumber daya alam seperti yang tercantum dalam Nawacita. Terakhir, mendesak Jokowi untuk melakukan blusukan tambang dalam upaya penataan perizinan dan penegakan hukum di sektor minerba.
(Martin Bagya Kertiyasa)
