"Jadi penerima KKS itu adalah penerima raskin," tambahnya.
Lanjut Khofifah, pemerintah sendiri telah menganggarkan subsidi beras ini sekira Rp18,8 triliun. Dirinya pun berharap kepada Perum Bulog yang merupakan BUMN beras bisa mengontrol proses pengalokasian raskin dengan baik.
"Makanya saya sampaikan ke Kemendagri, di setiap kantor desa ditempel. Penerima Bulog diharapkan bisa mengontrol dan memberikan barcode, kalau sudah ada barcode menjadi bagus," tukas dia.
(Rizkie Fauzian)