100 Hari Kerja Jokowi, Peran Kemenko Maritim Belum Terlihat
Prioritas maritim inilah yang membuat Jokowi dan JK membentuk Kementerian Koordinasi baru, yakni Kementerian Koordinasi Bidang Maritim yang posisinya dijabat oleh Indroyono Soesilo. Kementerian baru ini agaknya masih belum menunjukan kinerja yang begitu berarti.
Mungkin karena Kementerian ini masih harus membenahi problem internal, seperti halnya belum memiliki kantor sendiri. Sampai saat ini, Kemenko Maritim masih masih menumpang berkantor di Gedung Badan Pusat Pengembangan Teknologi (BPPT), Jalan Thamrin, Jakarta Pusat.
Namun, pengamat maritim sekaligus Direktur Center for Oceanography and Marine Technology, Surya University, Alan F Koropitan, mengatakan peran Menko Maritim harus sangat menonjol dalam pembangunan poros maritim. Dia yang seharusnya menjadi tokoh sentral, seorang komando untuk membawahi Kementerian dan Lembaga terkait.
“Belum terlihat peran Menko Maritim yang seharusnya menjadi panglima untuk memecahkan persoalan tumpang tindihnya antar sektoral. Sampai saat ini seperti ngikut saja seperti soal perikanan ikut ibu Susi, soal perhubungan ikut pak Jonan,” tuturnya kepada Okezone di Jakarta.
Peran Kemenko Maritim memang sebenarnya dibutuhkan sejak lama. Bagaimana tidak, negara Indonesia sebagian besar adalah perairan. Harus ada Kementerian yang dibentuk khusus untuk menangani kedaulatan perairan Indonesia. Bukan hanya menjamin soal keamanan laut, tapi juga infrastruktur yang menghubungkan antarpulau, pembangunan pelabuhan, pembangunan transportasi laut seperti pengembangan industri perkapalan, serta optimalisasi pendapatan hasil kekayan laut.
