100 Hari Kerja Jokowi, Peran Kemenko Maritim Belum Terlihat
Meski baru seumur jagung, namun Susi telah membuat kebijakan-kebijakan yang cukup sensasional. Seperti, kebijakan moratorium izin kapal dan pelarangan transhipment di tengah laut, hingga penangkapan dan penenggelaman kapal asing yang melakukan illegal fishing di laut nusantara. Sampai-sampai Susi dijuluki ‘Penenggelam Kapal’ oleh para Dubes negara tetangga.
Jelas mengamankan kekayaan negara seperti hasil laut memang prioritas utama, namun hingga saat ini nyaris belum terdengar wacana dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mendorong potensi hasil laut dengan program budi daya perikanan. Malah wacana yang muncul ke publik adalah program penambahan lahan tambak udang seluas 60 ribu hektare (ha) hingga tahun 2019.
Padahal hingga tahun 2013, Indonesia tercatat telah memiliki lahan budidaya tambak udang seluas 650 ribu ha. Kebijakan tersebut mendapatkan respons negatif dari berbagai pihak karena kebijakan tersebut akan mengeksploitasi ekosistem hutan mangrove.
Surya menilai, seharusnya Susi lebih mendoronga sektor budi daya laut. Saat ini lahan yang kita miliki untuk budi daya laut hanya sekitar 117 ribu ha. Luasan itu jauh dibandingkan dengan Vietnam yang memiliki luas lahan budi daya laut seluas 500 ribu ha. Itulah yang membuat jumlah ikan hasil budi daya jauh di bawah Vietnam, apa lagi bila dibandingkan dengan China yang mempunyai lahan budi daya laut seluas 1,5 juta ha.
“Sebanyak 117 ribu ha itu pun, didominasi oleh rumput laut, sementara kita tahu sendiri kita tidak konsumsi itu, umum nya kita ekspor. Untuk itu paling tidak menambah 400 ribu ha lagi, itu harusnya menjadi prioritas. Padahal itu menjadi menjadi salah satu bahan presentasi Pak Jokowi,” ucapnya.
Masa depan masyarakat nelayan kita itu sebenarnya bukan bergantung pada hasil tangkap, lanjutnya, melainkan dari hasil budi daya laut. Potensi hasil tangkap ikan hanya bergantung pada faktor iklim dan keadaan alam yang tidak bisa dilawan. Untuk mencukupi hasil tangkap memang seharusnya diisi dengan hasil budi daya.
Kendati demikian, dari seluruh rangkaian, langkah demi langkah yang telah diambil oleh Susi, memang patut diberi apresiasi. Sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi telah muncul di barisan paling depan untuk membela kedaulatan perairan Indonesia. Namun apa daya, untuk menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia memang dibutuhkan kerjasama yang solid dari berbagai stakeholder seperti Kementerian dan Lembaga terkait.
