"Tambahan anggaran untuk Kementerian PUPR ini terbesar dalam sejarah. Bagaimana ini kiat Pak Menteri mengatasi masalah perumahan ini," tanya dia.
Kritik lainnya juga datang dari anggota Komisi V lainnya, Hasan Romli. Menurut dia, salah satu program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah itu sarat unsur politis.
"Awalnya berbasis desa, kemudian kecamatan. Bagaimana ini," tanyanya.
Selain itu, terkait permasalahan rusun, anggota komisi V Syaiful Rasyid meminta agar Menteri PUPR mengoptimalkan pemanfaatan rusunawa. Menurut dia, banyak rusunawa yang dibangun tapi tidak dimanfaatkan dengan benar.
"Banyak rusunawa di Bandung dan Cimahi yang belum termanfaatkan dengan optimal. Memang ini masalahnya juga terkait dengan Kemenkeu. Tapi kami minta jangan sampai berlarut-larut karena untuk membangun rusun itukan tidak murah," kata dia.
(Fakhri Rezy)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.