Pemerintah Harus Batasi Transaksi Menggunakan Dolar

Dhera Arizona Pratiwi, Jurnalis · Minggu 29 Maret 2015 22:02 WIB
https: img.okezone.com content 2015 03 29 278 1126127 pemerintah-harus-batasi-transaksi-menggunakan-dolar-WNtPv60utN.jpg Ilustrasi: Okezone
JAKARTA - Pelemahan nilai tukar Rupiah yang terjadi dinilai cukup memberatkan bagi beberapa pihak, terlebih bagi pengusaha yang transaksi dalam industrinya menggunakan Rupiah
.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan bahwa pemerintah harus segera bertindak dalam membatasi pemakaian dolar AS terhadap transaksi dalam negeri karena apabila pelemahan Rupiah terus menerus, akan berpengaruh terhadap struktur perekonomian Indonesia.

"Pengusaha mau tidak mau harus bertahan. Pemerintah mau tidak memberi kebijakan pembatasan pemakaian dolar AS? Atau pemerintah konsisten terhadap Undang-Undang Nomor 7 tentang mata uang, yang mewajibkan transaksi dalam negeri mempergunakan mata uang Rupiah," katanya dalam sebuah acara diskusi bertajuk 'Gejolak dan Masa Depan Rupiah' di Senayan City, Minggu (29/3/2015).

Sarman menjelaskan, secara umum pelemahan Rupiah memang tidak menguntungkan. Namun, bagi beberapa pengusaha tertentu akan cukup menguntungkan.

"Pengusaha-pengusaha tertentu yang punya stok dolar, ya menguntungkan. Tapi pengusaha sawit, hampir sebanyak 50 persen produksinya mengalami stagnan," jelas dia.

Lebih lanjut, dia mengharapkan apabila Undang-Undang Nomor 7 tentang mata uang tersebut dijalankan, maka fondasi perekonomian Indonesia akan menjadi lebih kuat dan membaik.

"Saya yakin akan membaik kalau Undang-Undang tersebut dijalankan. Berikan sanksi kalau ada yang menggunakan transaksi tidak menggunakan Rupiah. Jadikan Rupiah jadi tuan rumah di negeri kita sendiri untuk mengurangi impor demi kelangsungan dunia usaha," pungkasnya.

(rzk)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini