Soal BBM, Pemerintah Bebankan Risiko Global ke Masyarakat
JAKARTA - Pemerintah dianggap membebankan risiko perekonomian global pada masyarakat. Hal ini dikarenakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang naik turun mengikuti kurs Rupiah dan harga minyak dunia.
"BBM kan masuk essential comodity, jadi negara punya kepentingan melakukan stabilisasi harga BBM," kata Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo di kantornya, Rabu (1/4/2015).
Menurutnya, risiko terhadap gejolak harga minyak dunia serta menguat atau melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS seharusnya berada pada negara, bukan rakyat. "Artinya resiko perekonomian global dilimpahkan ke konsumen. Padahal negara punya kewajiban, sehingga konsumen tidak jadi korban gejolak global tadi," kata dia.
Namun, pihaknya sebenarnya setuju jika pemerintah menghapus subsidi BBM. Hanya saja, seharusnya tidak menyerahkan harga tersebut pada mekanisme pasar.
"Subsidi itu dilakukan untuk stabilisasi. Turun naik itu fungsi pemerintah. Bukan pemerintah terus lepas tangan membebankan risiko gejolak perekonomian global kepada konsumen," jelas dia.
"Apa fungsinya negara? Enak amat jadi pejabat kalau menyerahkannya pada masyarakat," tambah dia.
(Fakhri Rezy)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
