Aturan Pajak e-Commerce Harus Libatkan Kominfo
Anggota Komisi XI DPR RI, M Misbakhun, mengatakan sebelum mengenakan pajak pada e-commerce, perkuat dulu struktur dasarnya, supaya tidak berbenturan dengan UU yang ada.
"Struktur yang perlu diperkuat agar tidak menabrak dengan aturan UU yang ada, misalnya UU IT yang perlu digunakan sebagai acuan online," ucapnya di Graha Akuntansi Jakarta, Selasa (12/4/2015).
Menurutnya, domain ini adalah domain Menkominfo. Jika perlu, Menkominfo melakukan kerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk menjembatani dunia bisnis on-line yang kemudian melibatkan semua stakeholder dalam menerapkan kebijakan pajak yang berstruktur kuat.
"Begitu besar potensi transaksi pajak dalam bisnis online tahun ini mencapai Rp150 triliun, bisa kita kenakan pajak, dan berguna untuk pendapatan negara, tapi dengan kejelasan pajak pada e-commerce," ucapnya
