Share

Rupiah Melemah, RI Jangan Tergantung Luar Negeri

Dhera Arizona Pratiwi, Jurnalis · Rabu 30 September 2015 12:32 WIB
https: img.okezone.com content 2015 09 30 20 1223460 rupiah-melemah-ri-jangan-tergantung-luar-negeri-EXjAQ1ra6m.jpg Ilustrasi: Okezone
JAKARTA – Di tengah kondisi terus melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat(AS), pemerintah Indonesia diminta perlu melakukan perbaikan perekonomian dari dalam negeri dengan tidak mengandalkan kepada luar negeri, agar tidak memberatkan perekonomian Indonesia, terutama sektor perbankan. Pasalnya, dengan juga kenaikan market JIBOR 50-100 bps juga mengindikasikan pasar Rupiah sudah semakin ketat dan belum ada peningkatan pada harga Surat Utang Negara (SUN) serta obligasi.

Ekonom IGICo (Indonesia Green Investment Corporations) Advisory, Martin Panggabean menegaskan, kendati perekonomian China suatu saat akan memulih dan sembari menunggu The Fed yang masih tetap akan menaikkan suku bunga pada akhir tahun ini, pemerintah Indonesia harus segera memperbaiki perekonomian di dalam negeri agar tidak lagi bergantung pada peningkatan harga komoditas yang terus melemah.

“Ekspektasi pasar belum akan membaik karena pasar menilai kondisi ekonomi Indonesia masih belum ada tanda-tanda pembalikan ke arah ekonomi yang baik. Kurs Rupiah terus melemah hampir menyentuh Rp15 ribu per USD. Di sisi lain, harga SUN dan obligasi belum naik, serta The Fed masih tetap akan menaikkan suku bunga akhir tahun ini, sehingga permasalahan ini dapat terus membebani perekonomian Indonesia, khususnya perbankan,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Okezone, Jakarta, Rabu (30/9/2015).

Menurut dia, buruknya ekspektasi masyarakat terhadap prospek perekonomian dilambangkan dari kurs. Bank Indonesia (BI) dan pemerintah perlu menjaga nilai tukar Rupiah perlu dijaga, karena saat ini sudah berada pada taraf yang mengkhawatirkan. Hal ini dilakukan supaya tidak semakin negatif.

“Intervensi diperlukan, namun perlu juga menjaga cadangan devisa. Peraturan untuk menghalangi bank melakukan spekulasi terhadap mata uang Rupiah perlu di-reintroduce, karena pelaporan PDN (Posisi Devisa Neto) setiap 30 menit yang pernah diberlakukan dapat mengurangi spekulasi,” papar dia.

Dia menambahkan, pemerintah sebaiknya segera melanjutkan proyek pembangunan infrastruktur yang sudah menjadi program, dan merealisasikan beberapa kebijakan paket deregulasi serta debirokratisasi yang sudah terbit dijalankan dengan konsisten sesuai dengan target, sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong ekonomi berbalik arah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tuturnya, perlu memperketat pengawasan bank dan perlu segera melakukan tindakan untuk mengidentifikasi dan memitigasi bank yang lemah, serat mengomunikasikan kondisi perbankan Indonesia dengan baik kepada publik.

“Komunikasi yang baik dapat mencegah publik untuk percaya terhadap rumor, sehingga publik dapat mengetahui kondisi perbankan dan jasa keuangan Indonesia saat ini,” tambahnya.

Tak hanya OJK, Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) pun dinilainya juga perlu mengedukasi masyarakat menengah bawah terkait perannya.

“Kontribusi masyarakat menengah bawah ini diperlukan agar terbangun kenyamanan menabung di bank, selama bank tersebut memberikan bunga yang wajar (9,25 persen),” pungkasnya.

Masih kata Martin, LPS juga harus memastikan pada saat-saat ini agar syarat-syarat pencairan dana harus dipenuhi oleh perbankan, hal ini perlu dilakukan untuk menghindari kekacauan dan dispute jika memang banyak bank yang collapse.

(rzk)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini