Pemda DKI Kaji Terbitkan Obligasi Daerah
JAKARTA –Maraknya pemerintah daerah yang berencana menerbitkan obligasi daerah, rupanya langkah yang sama juga bakal di lakukan Pemerintah Daerah DKI Jakarta.
“Penerbitan obligasi lagi dalam hitung. Kita ingin sekali, pembangunan di Jakarta melibatkan masyarakat yang sifatnya jangka panjang. Jakarta lebih profesional, yang jadi gubernur lebih baik," kata Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Jakarta, Senin (4/1).
Menurutnya, dengan penerbitan obligasi daerah tidak lagi membebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, dirinya menegaskan, pihaknya masih menghitung kebutuhan dana. Kata Ahok, pencarian dana melalui pasar modal bisa memanfaatkan uang masyarakat dalam jangka panjang hingga 30 tahun mendatang.
Di samping itu, pihaknya juga akan melakukan penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO) pada tahun 2017 untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Meski begitu Dia belum mau membeberkan apa saja nama-nama perusahaan tersebut. "Tahun ini belum, kita harapakan 2017 atau 2018. Kita lagi hitung-hitung,”ungkapnya.
Dirinya mengakui, banyak manfaat bila BUMD go public. Alasannya, dengan menjadi listed company akan mengharuskan BUMD untuk lebih profesional, terbuka dan lebih bertanggung jawab ke publik. Sumber pendanaan seperti misalnya untuk pembangunan infrastruktur di DKI akan lebih terjangkau sehingga BUMD tidak mesti bergantung pada APBD sepenuhnya.
Dari sisi SDM, tentu akan bertambah sumber-sumber tenaga profesional yang mau berkarya di BUMD yang sudah listed. Sehingga diharapkannya BUMD akan mampu menjadi kontributor terhadap APBD dan Pembangunan di DKI dan sekitarnya. Berupa kontribusi secara langsung dalam bentuk dividen, maupun secara tidak langsung dalam bentuk penciptaan atau peningkatan sumber-sumber pendapatan baru bagi Pemprov DKI.
Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Nurhaida mengatakan, pihaknya akan terus secara intensif mendorong perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau BUMD melepas saham di 2016 ini. Dorongan dilakukan karena dengan melakukan IPO maka perusahaan BUMN akan meraih keuntungan utamanya terus berkembang."Kita beri masukan kepada pihak terkait, sebetulnya IPO itu banyak baiknya, dapat keuntungan dan pengawasan yang lebih transparan," jelas Nurhaida.
Dalam hal ini, Nurhaida melihat, banyak perusahaan BUMN yang cukup pantas untuk melakukan IPO di pasar modal. Sayangnya, hingga saat ini belum ada perusahaan BUMN yang merealisasikan pendaftaran IPO ke OJK.
Nurhaida menilai, jika perusahaan BUMN banyak melakukan IPO maka aksi korporasi itu akan memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya perusahaan BUMN di sektor infrastruktur yang saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan kinerja bisnis demi kemajuan Indonesia.
"BUMN infrastruktur memberikan kesejahteraan yang lebih baik untuk ekonomi Indonesia," terang Nurhaida, seraya menambahkan bahwa proses IPO nantinya akan lebih dimudahkan agar banyak perusahaan BUMN yang masuk ke pasar modal.
(Martin Bagya Kertiyasa)
