nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Hak Pengelolaan Lahan Batam Diambil Alih Dewan Kawasan

ant, Jurnalis · Senin 14 Maret 2016 14:26 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2016 03 14 470 1335425 hak-pengelolaan-lahan-batam-diambil-alih-dewan-kawasan-rp8eCfqELe.jpg (Ilustrasi: Okezone)

BATAM - Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di Kawasan Batam yang sebelumnya dikelola Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Batam, akan diambil alih oleh Dewan Kawasan (DK) Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam (PBPB).

"Dalam konteks ini, nanti kewenangan HPL dilimpahkan penuh ke Dewan Kawasan," kata Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan dalam sosialisasi Pengembangan Kawasan Pulau Batam di Batam, Kepulauan Riau, Senin (14/3/2016).

Jika selama ini penerbitan HPL harus melalui BP Kawasan yang mengajukan ke BPN, maka sekarang Kementerian Agraria Tata Ruang/BPN akan menyerahkan wewenang itu kepada Dewan Kawasan.

Pengusaha yang ingin memohon penerbitan HPL bisa langsung ke Dewan Kawasan, karena di dalam Dewan Kawasan sudah terdapat sejumlah Menteri, termasuk Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala BPN dan juga Gubernur Kepri.

Menurut dia, salah satu problem utama di Batam adalah dualisme yang berdampak luas, termasuk dalam penerbitan HPL. Karenanya dia berharap pemotongan jalur birokrasi itu dapat membantu masyarakat.

Dia juga akan mengupayakan penghapusan Uang Wajib Tahunan Otorita, sebagai uang sewa lahan, khususnya untuk pemukiman.

Ferry menilai tidak wajar jika masyarakat tetap harus membayar uang sewa lahan, di samping Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang juga wajib dilunasi.

Untuk tahap awal, pemerintah pusat akan mendata lahan pemukiman yang sesuai dengan peruntukan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.

Dalam kesempatan itu, dia menyatakan pemerintah pusat juga akan mengaudit pengalokasian lahan yang sudah dilakukan oleh BP Kawasan Batam.

Bila dalam audit ditemukan pengalokasian lahan yang tidak menyejahterakan masyarakat, maka pemerintah akan mengevaluasinya.

Senada dengan Ferry, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan perlu adanya audit segala bidang di Batam.

"Bila ditemui ada permasalahan, maka Komisi Pemberantasan Korupsi akan turun tangan," tuturnya.

(dhe)

(rzk)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini