"Ini adalah modus, dari pengusaha untuk merahasiakan uang mereka di tax havens, ini banyak pengusaha, politisi, dan pejabat menyimpan uangnya disana," tambahnya.
Sedangkan alasan yang ketiga, kata Pras, guna menghindari pajak. Sehingga, perusahaan yang berada di luar negeri bebas meraup untung sebesar-besarnya.
[Baca juga: Kejar Pengemplang Pajak, DJP Bakal Cek Data Panama Papers]
Prastowo mengimbau, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus bisa memvalidasi data dan informasi yang selama ini dimiliki oleh pemerintah, terutama mengenai para pelaku yang datanya tercatat dalam Panama Papers.
"Saya kira Panama Papers adalah puncak gunung es dari segala permasalahan pajak di dunia, termasuk di Indonesia," pungkasnya.
(Fakhri Rezy)