Skema Pembebasan Lahan Bandara Kulon Progo
JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Ferry Mursyidan Baldan mengungkapkan, pemerintah telah memiliki beberapa skema pembebasan lahan untuk pembangunan Bandara Kulon Progo, Yogyakarta.
Ferry mengatakan, kebanyakan warga yang tinggal di wilayah sekitar Kulon Progo dipastikan tidak akan kehilangan lahan yang selama ini dimiliki. Ferry melanjutkan, para masyarakat sekitar meminta kepastian untuk relokasi.
"Jadi, walaupun mereka punya lahan, misalkan, mereka enggak hilang tanahnya. Nah sekarang ini kan mereka punya tanah, punya lahan, punya rumah tapi ladangnya ladang PAG. Atau mereka ada yang rumah dan ladangnya punya PAG, mereka butuh relokasi sebetulnya," kata Ferry di Kompleks Istana, Jakarta, Selasa (10/5/2016).
Ferry menyebutkan, total kepala keluarga (KK) yang tinggal di daerah pembangunan Bandara Kulon Progo ada sekitar 518 KK. Bahkan, Ferry mengklaim, sinergi antara kementerian dan lembaga terkait sudah terjalin dengan baik, antara ATR, PUPR, Gubernur Yogyakarta, dan pihak Angkasa Pura I.
"Ada 344 bidang masyarakat, tapi kalau dikalkulasi luasan tanahnya enggak sampai setengah dari 600 ha itu. Sekarang, sebagian dari mereka itu oke saja. yang penting ada relokasi," tambahnya.
Lanjut Ferry, upaya lain yang akan ditempuh pemerintah untuk mempercepat proses pembebasan lahan untuk Bandara Kulon Progo adalah dengan ganti rugi uang hingga pembangunan rumah baru.
"Ada uang, relokasi atau juga kalau mau relokasi dengan dibangun rumah nanti kita kasih nilainya sekian, misal nilai per meter 500 ribu, lalu nilai bangun rumah 300. Nah 200 nya kita bayarkan," katanya.
Mengenai nilai NJOP wilayah pembangunan Bandara Kulon Progo diperkirakan sekitar Rp500 ribu hingga Rp600 ribu per meter. Jika secara keseluruhan, pemerintah butuh lebih dari Rp1 miliar untuk dana pembebasan lahan.
"Yang pasti di atas Rp1 miliar deh. Nilai total pembebasan. Enggak Cuma buat bandara saja, tapi wilayah sekitar akses juga, kereta, jalan tol, seluruhnya. Karena itu kan didesain untuk aerocity sebenarnya. Nanti dihitung ulang, keputusannya mutlak," tandasnya.
(Martin Bagya Kertiyasa)
