Kawasan Pesisir Rentan Konflik Agraria

ant, Jurnalis · Jum'at 13 Mei 2016 09:58 WIB
https: img.okezone.com content 2016 05 13 470 1387223 kawasan-pesisir-rentan-konflik-agraria-21ID0B7UdX.jpg Ilustrasi

JAKARTA - Kawasan pesisir pantai yang menjadi sumber produksi pangan untuk sektor kelautan dan perikanan dinilai rentan konflik agraria. Untuk itu, pemerintah perlu memfokuskan diri untuk mengatasinya.

Menurut Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim menuturkan, konflik agraria tersebut rata-rata konflik tersebut disebabkan oleh kebijakan pembangunan yang bersifat sektoral dan tidak komprehensif.

Dia mencontohkan, kebijakan sektoral yang berpotensi mengakibatkan konflik tersebut antara lain tambang pasir besi dan pasir laut, serta wisata bahari yang diperuntukkan private dan reklamasi pantai.

"Sekitar 10.666 desa-desa pesisir yang menjadi ruang hidup masyarakat nelayan tradisional, pembudi daya ikan, penambak garam, perempuan nelayan, dan pelestari ekosistem pesisir merupakan wilayah yang rentan konflik agraria," kata Abdul Halim.

Terkait dengan reklamasi pantai, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengeluarkan sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan operasional pembangunan Pulau C dan D yang terletak di Pantai Utara DKI Jakarta.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK Rasio Ridho Sani di Jakarta, Rabu (11/5), mengatakan bahwa sanksi administratif berlaku selama 125 hari sampai perusahaan pengembang yang bersangkutan, yakni PT Kapuk Naga Indah (PT KNI) dapat memperbaiki pelanggaran dan izin lingkungan terkait dengan pembangunan.

"Penghentian ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KLHK yakni SK 354/ Menlhk/Setjen/Kum.9/5/2016. Jadi, jangan melakukan kegiatan apa pun selama permintaan pemerintah terkait dengan dampak lingkungan dan izin belum terpenuhi," katanya saat melakukan peninjauan di Pulau C, salah satu dari 17 pulau reklamasi di Jakarta.

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini