Alasan Kemenkeu Transfer Daerah Diubah dari Tunai ke Obligasi
JAKARTA - Pemerintah per April 2016 memberikan transfer ke daerah baik dana alokasi umum maupun dana alokasi khusus, dalam bentuk obligasi. Pemberian dana dalam bentuk obligasi agar dana tunai yang dikeluarkan pemerintah pusat tidak terlalu besar.
Selain itu, menurut Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suahasil Nazara, pemerintah mengubah bentuk dana tersebut atas dasar beberapa alasan lainnya. Adapun salah satunya takut disalahgunakan oleh pemerintah daerah (pemda).
Dia mengungkapkan, pada akhir November 2015, total rekening kas umum dari seluruh Pemda yang tersebar di 34 provinsi dan 520 kabupaten-kota, tercatat sebesar Rp240 triliun. Namun, hanya berselang satu bulan kemudian, dana transfer daerah berkurang hingga hanya tersisa Rp100 triliun.
"Pola spending-nya agak-agak menarik, mesti kita waspadai. Selama Desember, belanja Pemda hampir Rp140 triliun sebagian karena dekat Pilkada, ada yang jadi 'Sinterklas'," ujarnya dalam acara 2016 Mid-Year Market Outlook Citi, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (19/5/2016).
Maka dari itu, pemerintah pusat sejak tahun ini sudah mulai mengubah mekanisme transfer daerah dari tunai menjasi surat utang (obligasi). Apalagi assessment daerah akan dilakukan setiap tiga bulan sekali.
Hal ini dilakukan guna mampu memberikan stimulus kepada Pemda bahwa belanja daerah bisa lebih cepar daripada Pempus.
"Rp40-60 miliar dalam bentuk obligasi. Mudah-mudahan pakai April, Mei, Juni. Assesment Juni, Juli itu sudah dipakai. Untuk berikan stimulus supaya Pemda belanja kalau bisa lebih cepat dari Pempus," pungkasnya.
(Fakhri Rezy)
