Hadapi Kemarau, Menko Darmin Luncurkan Program Anti Kebakaran Hutan
JAKARTA - Belajar dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi pada tahun 2015, pemerintah kini telah bersiap lebih awal untuk mencegah kejadian serupa pada tahun-tahun yang akan datang. Pencegahan ini dilakukan dengan melakukan sinergi antara pemerintah dengan pihak swasta.
Hari ini, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution meluncurkan pilot project Pengembangan Kelembagaan Pencegahan Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan. Pantauan Okezone, dalam pertemuan yang dilakukan sekira tiga jam ini turut dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan dan beberapa jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Saat ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah mengembangkan konsep penyelesaian kebakaran hutan, kebun, dan lahan yang akan fokus pada pencegahan. Dengan fokus pada pencegahan, biaya yang akan dikeluarkan diyakini akan jauh lebih efisien dibandingkan dengan biaya dan kerusakan yang timbul apabila melakukan pemadaman setelah kobaran api tereskalasi.
[Baca juga: Kerugian Negara Sektor Kehutanan Rp7 Triliun]
"Pilot project ini merupakan bentuk dari multi-stakeholders approach terhadap terhadap penyelesaian isu kebakaran hutan, kebun, dan lahan," kata Darmin di kantornya, Jakarta, Rabu (25/5/2016).
Konsep pencegahan kebakaran hutan, kebun, dan lahan akan dititikberatkan pada peringatan dini, deteksi dini, pemadaman dini, dan bantuan respons cepat crisis center. Pilot project ini akan dilakukan pada desa-desa yang berkomitmen untuk berpartisipasi dalam pengembangan kelembagaan pencegahan hutan, kebun, dan lahan.
Melalui pilot project ini, pemerintah dapat menyusun konsep praktik-praktik terbaik (best practices) dan standard operating procedure pencegahan kebakaran hutan yang efektif diterapkan pada lintas desa di seluruh Indonesia. Konsep ini akan didesain secara bersama oleh Pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya.
Pilot project Ini akan dilaksanakan bersama dengan pihak swasta. Saat ini terdapat Nota Kesepahaman dengan yang telah ditandatangi dengan enam pemangku kepentingan untuk turut serta dalam proyek percontohan yang berlokasi di Sumatera dan Kalimantan, diantaranya adalah:
1. PT Riau Andalan Pulp and Paper,
2. PT Asia Pulp and Paper,
3. PT Triputra Agro Persada,
4. PT Smart Tbk,
5. PT Asian Agri,
6. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat (BKSDA Kalimantan Barat).
(Raisa Adila)
