Demi Pasar Perumahan, Pelonggaran LTV Harus 'Drastis'
JAKARTA - Pelonggaran kebijakan makroprudensial untuk aturan Loan to Value Ratio (LTV) dan Financing to Value Ratio (FTV) dinilai harus dilakukan secara drastis, demi mendorong dampak yang signifikan terhadap pasar perumahan.
Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengutarakan, di tengah kondisi pasar perumahan yang sedang diuji, maka seharusnya pelonggaran uang muka bisa menjadi 1 hingga 5 persen atau FTV sebesar 95 persen.
"Pasar perumahan sedang diuji saat ini, pelonggaran yang ada harus dapat benar-benar drastis. Indonesia Property Watch malah mengusulkan uang muka 0 persen. Tapi besaran 0 persen akan terkendala aturan perbankan, maka mungkin bisa pelonggaran uang muka menjadi 1-5 persen atau FTV sebesar 95 persen," kata dia seperti dikutip laman resmi IPW, Sabtu (18/6/2016).
Ali mengatakan, usulan tersebut bukan tanpa alasan, pasalnya yang menjadi masalah konsumen dalam membeli rumah untuk segmen menengah karena ketidakmampuan menyiapkan uang muka dan tingginya cicilan.
"Bila dapat diberikan kebijakan yang signifikan, maka program ini bersifat jangka pendek sampai pasar membaik, karena jangan sampai kebijakan pelonggaran ini terlambat dan pasar sudah semakin terpuruk sehingga agak berat untuk memulihkannya," ujar Ali.
Sebelumnya Bank Indonesia (BI) telah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan makroprudensial. Salah satunya adalah melalui relaksasi ketentuan rasio Loan to Value (LTV) dan Financing to Value (FTV). Kebijakan ini nantinya akan berlaku untuk pembiayaan rumah tapak, rumah susun, dan ruko. (Baca juga: DP Rumah 15%, Pemerintah Masih 'Setengah Hati' Relaksasi LTV)
Dalam kebijakan ini, uang muka yang harus dibayar oleh nasabah turun rata-rata sebesar 15 persen dari semula 20 persen berdasarkan jenis rumah yang dibeli.
(Rani Hardjanti)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
