JAKARTA - Persoalan kemiskinan dan kesenjangan sosial hingga saat ini masih menjadi masalah klasik yang belum dapat diselesaikan oleh pemerintah. Hingga saat ini, masih banyak penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Ketimpangan juga terlihat pada pembangunan antara Jawa dan luar Jawa. Hal ini kemudian berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan pada berbagai daerah di Indonesia.
"Melihat adanya ketimpangan antar wilayah yang angkanya masih melebar. Di Jawa justru dari 1971, pada waktu itu kita punya mimpi ketimpangan antar wilayah dicoba dikurangi. Namun data terakhir 2014-2015 masih Jawa sentris, angkanya masih 60 persen dari total pembangunan sumbangsih terhadap PDB. Kenapa Pulau Jawa kontribusi masih besar karena 54,5 persen masih di Jawa pembangunannya," tuturnya saat ditemui di Kantor INDEF, Jakarta, Kamis (20/10/2016).
Ketimpangan ini berdampak pada masih tingginya gini ratio di Indonesia. Saat ini, indeks gini ratio masih berada pada kisaran 0,39. Artinya, belum banyak terjadi perubahan pada angka ketimpangan kesejahteraan penduduk di Indonesia.
"Sumatera pembangunannya hanya 20,8 persen, Maluku 0,8 persen. Ini membuat kesenjangan semakin melebar. Gini ratio memang turun jadi 0,39, tapi apakah memang menurun?. Bandingkan tahun 1964 dan 2005, ternyata dulu gini ratio saat itu lebih baik," tuturnya.
Untuk itu, pemerintah perlu menggenjot pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Sebab, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi, hal ini dapat menyerap hingga 100 ribu tenaga kerja.
"Apa yang bisa dilakukan untuk memberantas kemiskinan, tingkatkan pertumbuhan ekonomi. Satu persen pertumbuhan ekonomi ciptakan 110 ribu tenaga kerja baru. Tapi tantangannya kualitas pertumbuhan ekonomi semakin rendah, karena dulu di zaman Soemitro, 1 persen Pertumbuhan ekonomi, serap 200 ribu tenaga kerja baru," tutupnya.
(Martin Bagya Kertiyasa)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.