Soal Pembiayaan BPJS Kesehatan, Jokowi Ingin Pusat dan Daerah Berbagi Beban
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah mampu berbagi beban mengenai pembiayaan dana BPJS Kesehatan.
Jokowi mengingatkan, paradigma kesehatan harus dilihat secara holistik dari hulu ke hilir. Oleh sebab itu, pembiayaan BPJS Kesehatan harus memberikan perhatian pada sektor hulu dengan upaya promotif dan preventif yang tujuannya masyarakat dapat memiliki budaya hidup sehat.
"Karena jaminan dan pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan rakyat Indonesia, maka hal ini harus jadi perhatian serius kita bersama," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (9/11/2016).
Jokowi menyebutkan, anggaran sektor kesehatan harus dipastikan mengalami peningkatan yang signifikan, dan betul-betul anggaran tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat kecil.
Menurut Jokowi, sampai 1 November 2016 jumlah peserta BPJS kesehatan telah mencapai 170.239.000 atau sekitar 67%. Sedangkan total pemanfaatan Kartu Indonesia Sehat (KIS) tahun 2015, baik di puseksmas, poliklinik maupun rawat inap sudah mencapai 146 juta.
Untuk itu, mantan Wali Kota Solo ini menuturkan, harus kerja keras dan mampu memastikan distribusi KIS merata sehingga seluruh rakyat bisa dapatkan akses di bidang kesehatan. Serta memastikan rakyat yang sudah memiliki KIS mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dan berkualitas.
"Bukan hanya pemerintah pusat tapi juga daerah. Saya minta pemerintah pusat dan pemda bisa berbagi beban dan tanggung jawab berdasarkan semangat gotong royong, namun pembagian tugasnya juga harus jelas," tambahnya.
Lanjut Jokowi, apa yang menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, apa yang menjadi tanggungjawab BPJS kesehatan dan apa yang menjadi tanggungjawab pemda harus dapat dikoordinasikan dengan baik.
Jokowi mencontohkan, pemda harus ikut mengambil tanggungjawab memastikan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, terutama di tingkat primer. Karena, saat ini fasilitas kesehatan di tingkat primer yang tersedia belum mampu menangani 155 penyakit nonspesifik. Sehingga 13,7% masalah kesehatan yang dapat dilayani di puskesmas, dokter praktek perorangan ataupun di klinik pratama tanpa rujukan.
"Saya minta dirumuskan kebijakan yang bisa memberikan insentif pada pemda untuk mengambil peran dalam menyelesaikan masalah kesehatan di daerah, termasuk lakukan upaya preventif dan promotif," tandasnya.
(Raisa Adila)
