Pemerintah Jamin Pasokan Listrik Aman

Dengan memangkas izin, Jonan berharap dapat mempercepat program 35.000 MW sehingga mampu meningkatkan rasio elektrifikasi paling sedikit tercapai 95% pada 2019 dari rasio elektrifikasi saat ini sekitar 88%. “Saat ini rasio elektrifikasi kira-kira 88%. Pada 2019 minimal mampu tercapai 95%,” katanya.

Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN I Made Suprateka mengatakan bahwa total dari target 2019 adalah sebesar 19.763 MW dengan rincian pengembang swasta (independent power producer/IPP) mendapatkan porsi sekitar 11,413 MW dan PLN sekitar 8.350 MW. Adapun, sebagian besar proyek pembangkitnya terpusat di Pulau Jawa. Sementara dihitung berdasarkan rasio elektrifkasinya, pada 2019 hanya tercapai 93% jika capaian proyek pembangkitnya sebesar 19.763 MW.

Sedangkan jika tercapai keseluruhan atau 35.000 MW, maka rasio elektrifikasinya mencapai sekira 98%.“Saat ini yang masih dalam proses pengadaan sekitar 7.000 MW. Apabila tidak ada kendala, sampai akhir tahun ini bisa melakukan PPA. Bisa jadi sampai akhir tahun 2019 tercapai 21.000 MW,” jelasnya. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa mengatakan, pada dasarnya jika ekonomi tumbuh 4,5% paling tidak diperlukan tambahan pasokan listrik sebesar 4.500 MW setiap tahunnya.

Sementara untuk pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU) maupun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang dibangun pada 2016-2017, baru akan selesai dan beroperasi pada 2019-2020. Padahal, terdapat kemungkinan permintaan besar tambahan pasokan listrik akan terjadi di Sumatera dan Kalimantan pada 2018-2019. Sehingga, akan memicu krisis listrik di kawasan tersebut. “Tapi, semoga pada 2017 sampai 2018 dalam keadaan optimal dan tidak ada beban listrik yang melonjak signifikan. Sehingga diharapkan, dapat mencegah krisis listrik di Sumatera atau Kalimantan,” ujarnya.

(Raisa Adila)