Pengusaha Jamu Keluhkan Regulasi yang Ditetapkan Pemerintah
"Selama ini kami untuk mengurus segala keperluan perizinan harus ke pusat. Biaya yang dikeluarkan tentunya tidak sedikit. Harusnya kepengurusannya bisa melalui petugas di wilayah masing-masing domisili produsen jamu. Masa sih apa-apa harus urus di pusat, terus apa gunanya otonomi daerah. Ini harusnya jadi perhatian khusus dari pemerintah," katanya.
Pihaknya juga merasakan adanya kebijakan pemerintah yang tebang pilih terhadap pengeluaran izin bagi kalangan pengusaha jamu.
"Semisal dengan beberapa kasus yang melibatkan industri jamu yang kerap terkendala dalam urusan birokrasi," katanya.
Ranny mengatakan, kegiatan pemasaran produk jamu saat ini juga terusik oleh maraknya pemberitaan yang memojokan kalangan pengusaha akibat adanya oknum masyarakat yang memproduksi jamu secara ilegal.
"Situasi ini menjadi kendala besar di samping maraknya pemberitaan yang merugikan kita. Kalau ada jamu ilegal kami selalu di ekspos, sementara kegiatan baik tidak," katanya.
