nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Komisi IX DPR Punya 5 Rekomendasi untuk TKA Ilegal China

Fahreza Rizky, Jurnalis · Kamis 19 Januari 2017 15:59 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 01 19 320 1595737 komisi-ix-dpr-punya-5-rekomendasi-untuk-tka-ilegal-china-5T1EkhW4G8.jpg Ilustrasi tenaga kerja. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Serbuan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia telah memancing perhatian besar masyarakat, terlebih soal TKA Ilegal. Di sisi lain, respons proaktif pemerintah tengah dinanti dalam menangani kasus tersebut.

Oleh karena itu, Komisi IX DPR RI telah melakukan peninjauan dan hasilnya didapatkan beberapa rekomendasi untuk Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Rekomendasi pertama, Kemenaker disebut harus melakukan pengawasan terhadap TKA dengan melakukan penambahan jumlah pengawas di instansi tersebut, sebab sampai saat ini hanya ada 1.200 orang saja.

"Terakhir di salah satu media mengatakan 1.200 eh ada penambahan jadi 1.800. Kalau betul 1.800 itu mengawasi 200 perusahaan lebih, bayangkan dia mengawasi sebanyak itu jadi pengawas memang kurang," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay di Gedung Ombudsman, Kuningan, Jakarta, Kamis (19/1/2017).

Rekomendasi kedua, mendesak Kemenaker membentuk satuan tugas tenaga kerja asing ilegal. Ketiga, mendesak Kemenaker merevisi Permenaker dari nomor 35 menjadi nomor 16 tahun 2015. "Soalnya di nomor 16 itu kan berbunyi kalau tenaga kerja asing ada ketentuan yaitu dia wajib bisa bahasa Indonesia dan punya keahlian," lanjut Saleh.

Sementara untuk rekomendasi keempat yaitu, tidak diberlakukan sistem bebas visa dan rekomendasi lima adalah pemerintah semestinya lebih mementingkan tenaga kerja lokal dibandingkan tenaga kerja asing.

"Mengutamakan pekerja lokal dalam seluruh investasi yang datang dari luar negeri. Kalau investasinya masuk lalu eksploitasi, akhirnya sumber daya yang kita punya bisa kita nikmati sendiri, bisa dijual oleh kita sendiri," tambah Saleh.

(mrt)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini