"Kementerian PUPR selama tiga tahun ini mendapatkan amanah mengelola dan membelanjakan anggaran terbesar dibanding K/L lain,” kata Menteri Basuki.
Bagi pemerintah, dikatakan Basuki, infrastruktur ialah kunci untuk menghadapi persaingan ekonomi global. Ketersediaan infrastruktur akan menjadi solusi atas masalah-masalah dasar yang berkaitan dengan kemiskinan dan kesenjangan yang selama ini membelenggu sebagian penduduk Indonesia. Karena itu, pemerintah punya misi untuk menggenjot pembangunan infrastruktur hingga pelosok negeri.
Menteri Basuki mengungkapkan salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan infrastruktur adalah kesenjangan antara wilayah dan kawasan yang masih tinggi. Untuk itu ia terus mendorong terwujudnya pembangunan yang lebih merata pada kawasan perbatasan, kawasan pulau terluar, kawasan tertinggal, dan kawasan pedesaan melalui berbagai program untuk masyarakat miskin antara lain jalan akses dan lingkungan, jembatan gantung, irigasi kecil, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), rumah swadaya, dan rumah susun. Menurutnya tantangan pembangunan ke depan semakin besar, untuk itu pembangunan infrastruktur akan terus dipercepat untuk dapat mencapai sasaran RPJMN 2015-2019.
Belanja Modal Kementerian PUPR
Basuki memprioritaskan anggaran Kementerian PUPR dalam bentuk belanja modal yang bersifat menambah aset negara dan menjadi penyokong pertumbuhan ekonomi. Dari alokasi tahun 2017 sebesar Rp101,496 triliun, porsi belanja modal Rp76,27 triliun (75,1%), disusul belanja barang Rp22,48 triliun (22,2%), di mana Rp5,6 triliun merupakan belanja barang berkarakter belanja modal, dan belanja pegawai dan rutin Rp2,75 triliun (2,7%).