Image

Pemerintah Diminta Konsisten Jalankan UU BPJS

Koran SINDO, Jurnalis · Senin 20 Maret 2017, 10:58 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 03 20 320 1647019 pemerintah-diminta-konsisten-jalankan-uu-bpjs-HiZew06jAT.jpg Ilustrasi BPJS Ketenagakerjaan. (Foto: Okezone)

JAKARTA – Implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia dinilai banyak melenceng dari yang diamanatkan Undang-Undang (UU) No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) serta UU No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).


Hal itu terlihat dari diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No 70 tahun 2015 yang memberi kewenangan PT Taspen (Persero) mengelola program jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) bagi aparatur sipil negara (ASN). Terbitnya PP No 70 tahun 2015 dinilai telah menabrak tiga UU, yaitu UUSJSN, UUBPJS, dan UU ASN (Aparatur Sipil Negara).

“Pelanggaran terhadap UU SJSN dan BPJS tentu bisa terjadi karena kurangnya kesadaran pemerintah dalam implementasi UU tersebut. Hasilnya, regulasi yang bertolak belakang dengan UU SJSN dan BPJS pun bermunculan,” ujar pengamat jaminan sosial, Hotbonar Sinaga, di Jakarta kemarin.

Hotbonar mengatakan, jaminan sosial sejatinya merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan negara. Jika fungsinya tidak optimal, manfaat yang dihasilkan tentu tidak bisa maksimal. Selain menabrak tiga UU, keberadaan PP No 70 tahun 2015 juga bertentangan dengan Peraturan Presiden (Perpres) No 109 tahun 2013. Hotbonar merinci, sedikitnya ada tiga pasal dalam Perpres No 109 tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.

“Berdasarkan Perpres No 109 tahun 2013, arahan Presiden RI saat itu sangat jelas bahwa pekerja penerima upah penyelenggara negara, seperti CPNS, PNS, anggota TNI/POLRI, pegawai pemerintah nonpegawai negeri, prajurit siswa TNI, dan peserta didik Polri, harus didaftarkan dalam empat program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan,” tandasnya. Sementara itu, Dwi Maryoso, PNS di Pemda Jawa Tengah yang menggugat keberadaan PPNo 70tahun2015keMahkamah Agung, mengaku, gugatan yang dia lakukan bersama tiga PNS lainnya masih terhambat.

“Kabar terakhir yang kami terima terkait uji materi PP No 70 tahun 2015 belum bisa diproses lebih lanjut karena UU No 24 tahun 2011 tentang BPJS sedang dilakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK),” ungkap Dwi. Seperti diketahui, pada 21 September 2016, PNS yang terdiri dari Dr Budi Santoso SH, Dwi Maryoso SH, Feryando Agung SH MH, dan Oloan Nadeak SH mengajukan uji materi ke MA terhadap isi Pasal7PPNo 70 tahun 2015.

Gugatan dilakukan karena mereka menilai pengalihan program yang dibayar negara dari badan publik BPJS Ketenagakerjaan kepada PT Taspen yang berorientasi keuntungan sering kesulitan jika menarik klaim. Sebagai ASN, para penggugat menilai lebih baik jika iuran JKK dan JKM bagi ASN dikelola BPJS Ketenagakerjaan yang tidak mencari keuntungan serta dana kelolaannya bisa bermanfaat buat pekerja lain seperti buruh.

Selain mempertanyakan kelanjutan gugatan uji materinya yang telah hampir enam bulan belum juga diproses MA, Dwi juga mengkritisi munculnya Rancangan Peraturan Pemerintah- Bukan Aparatur Sipil Negara (RPP BASN) yang bertujuan mengelola perlindungan terhadap para pekerja honorer/ non-ASN di lingkungan Kementerian dan Penyelenggara Negara saat ini sedang diajukan untuk dapat diproses menjadi sebuah PP baru. Dwi beranggapan, jika hal ini dibiarkan, pemerintah terkesan membiarkan pelanggaran terhadap UU SJSN dan BPJS yang sedang terjadi.

“UU BPJS dengan jelas menyatakan bahwa perlindungan jaminan sosial di Indonesia hanya dilakukan dua lembaga BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Dwi.

(kmj)

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini