Rapat 3 Jam, Menko Darmin Bahas Tata Kelola Kerja Pemerintahan
JAKARTA - Menteri Kordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution hari ini kedatangan beberapa Menteri dikantornya untuk menggelar rapat koordinasi (rakor). Menteri yang datang seperti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil serta Kepala Staff Kepresidenan Teten Masduki.
Dalam rakor yang diselenggarakan hingga tiga jam ini, ada dua bahan yang menjadi bahasan dalam yang berlangsung tertutup.
"Yang pertama itu untuk mengembangkan aturan mengenai tata kelola kerja kita, dan bahasan kedua kita ingin tahu perkembangan tentang sertifikasi properti atau lahan dan bantuan sosial non tunai," ujar Darmin usai memimpin rapat di Kantor Kementrian Kordinator bidang Perekonomian,Jakarta, Kamis (7/4/2017).
Darmin melanjutkan untuk bahasan mengenai tata kelola kerja merupakan hal yang sangat penting. Menurutnya di dalam susunan pemerintahan banyak sekali lembaga- lembaga dan kementriannya, sehingga kemudian dibagi ke dalam beberapa pokja.
"Jadi nanti siapa menggunakan apa? Kemudian dia ada di pokja mana ? Kalau di tim nasional itu kan ketuanya Presiden langsung, Wakil Presiden sebagai ketua harian, didalam ketua hariannya itu ada tim menterinya," kata Darmin
Darmin melanjutkan, mengenai pembahasan yang kedua, totalnya ada dua poin, dan ada satu poin yang pembicaraannya masih belum tuntas karena terbatasnya waktu.
"Kita juga membahas mengenai sudah sejauh mana perkembangan dari dua hal. Yang satu tadi cukup tuntas pembicaraanya tapi tadi yang satu tidak begitu tuntas pembicaraannya karena keburu jam 12 kan hari ini hari jumat," kata Darmin.
Sekadar informasi, digelarnya rakor tersebut untuknmembicarakan tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Seperti diketahui sebelumnya, guna meningkatkan akses keuangan yang telah menjadi komitmen nasional dan pemerintah, maka pada september 2016 lalu diterbitkan Perpres mengenai Strategi Nasional Keuangan inklusif (SNKI) pada September 2016.
Perpres ini merupakan hasil kolaborasi antara Bank Indonesia (BI) , Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kementrian Keuangan dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menargetkan banked people Indonesia meningkat dari 36% (2014) menjadi 75% (2019).
(Dani Jumadil Akhir)
