Wow! Industri Tekstil dan Produk Tekstil Serap 3 Juta Tenaga Kerja

Koran SINDO, Jurnalis · Senin 10 April 2017 13:01 WIB
https: img.okezone.com content 2017 04 10 320 1663339 wow-industri-tekstil-dan-produk-tekstil-serap-3-juta-tenaga-kerja-FZr28uRtgO.jpg Ilustrasi: (Foto: Reuters)

JAKARTA – Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) mampu memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.


Saat ini tenaga kerja yang terserap oleh industri TPT mencapai 3 juta orang. Besarnya kontribusi sektor padat karya berorientasi ekspor tersebut membuat pemerintah memprioritaskan pengembangannya agar semakin berkinerja positif dan berdaya saing global.

“Industri TPT dapat menjadi jaring pengaman sosial karena banyak menyerap tenaga kerja hingga saat ini mencapai 3 juta orang,” ujar Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis kemarin.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat, pada 2016 nilai investasi industri TPT mencapai Rp7,54 triliun dengan perolehan devisa yang signifikan dari nilai ekspor sebesar USD11,87 miliar dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 17,03% dari total tenaga kerja industri manufaktur. Menurut Airlangga, pihaknya telah melakukan pemetaan atas paket kebijakan ekonomi yang dinilai masih belum terealisasi guna mendongkrak pertumbuhan industri manufaktur nasional, termasuk industri TPT.

“Hal ini kami lakukan karena dalam tataran operasional masih terdapat satu komoditi yang diatur oleh berbagai institusi lain. Untuk itu, perlu koordinasi sehingga tujuan paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan pemerintah benar-benar bermakna bagi dunia usaha,” ungkapnya.

Airlangga menambahkan, pihaknya juga sedang memacu kualitas produk industri TPT nasional agar mampu bersaing dengan kompetitor dari Bangladesh dan Vietnam. Menurut dia, Indonesia memiliki potensi untuk unggul karena sektor ini telah terintegrasi dari hulu sampai hilir.

Terkait perluasan pasar ekspor, kami juga mendorong untuk membangun perjanjian yang komprehensif dengan Eropa dan bilateral dengan Amerika Serikat agar bisa mendapat keringanan tarif yang lebih baik. Termasuk juga dengan industri kecil, kami akan fasilitasi untuk meningkatkan ekspor,” paparnya.

Saat ini, Kemenperin tengah menggodok regulasi khusus untuk industri padat karya berorientasi ekspor, di mana akan mengatur tentang pemberian insentif fiskal berupa investment allowance . “Jadi, pelaku usaha akan mendapatkan diskon PPh yang harus dialokasikan untuk ekspansi usaha,” ujar Airlangga.

Airlangga menyampaikan fenomena yang sedang terjadi saat ini adalah ada beberapa industri TPT yang memindahkan lokasi pabriknya dari Jawa Barat ke daerah lain, terutama prioritas ke Jawa Tengah. Dia menilai, ini bukan tolok ukur bahwa provinsi dengan ibu kota Bandung ini sudah kurang menarik sebagai basis industri TPT. “Kepindahan tersebut karena faktor ekspansi dan mendekati pada potensi dengan tujuan pemerataan investasi,” tandasnya.

Airlangga berharap para pelaku industri di Jawa Barat tetap serius mengembangkan usahanya karena daerah ini masih lebih unggul dalam hal menghadapi berbagai tantangan. Dihubungi terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat mengaku sangat mengapresiasi langkah pemerintah yang memerhatikan industri tekstil. Namun, ada beberapa hal perbaikan yang mesti dilakukan secara cepat agar industri ini bisa maju. Menurut Ade, saat ini Indonesia berada di urutan ke-10 dengan kontribusi 1,8% terhadap total pangsa pasar dunia. Jika kontribusi tersebut bisa dinaikkan 1% saja maka akan bisa menyerap dua juta tenaga kerja.

“Jadi wajar jika pemerintah serius dalam memperhatikan industri TPT,” katanya. Namun, Ade meminta agar Indonesia bisa bersaing dengan pemain kelas dunia maka diperlukan kecepatan dalam pengiriman ekspor keluar negeri. Untuk itu, proses perizinan yang saat ini berlaku haruslah dipercepat dan dipermudah. “Saat ini untuk mengurus perizinan saja ada yang satu sampai dua Minggu. Ini terlalu lama, di negara lain, izin sudah bisa keluar dalam hitungan jam atau menit. Ini harus segera diatasi pemerintah,” tegas Ade.

Ade mengungkapkan, salah satu solusi yang bisa dilakukan pemerintah adalah menggunakan sistem teknologi informasi dalam mempercepat proses perizinan. Setiap izin yang ada harus dikoneksikan dengan kementerian terkait, sehingga tidak tumpang tindih. “Solusinya sederhana, gunakan IT, jangan manual. Kalau manual akan lama sekali,” pungkasnya.

(kmj)

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini