JAKARTA - PT Total E&P Indonesia menegaskan keinginannya kepada pemerintah untuk ikut serta mengelola Blok Mahakam menjelang alih kelola pada 1 Januari 2018. Total diketahui meminta hak partisipasi (participating interest/PI) sebesar 39% di ladang gas yang terletak di Kutai, Kalimantan Timur tersebut.
Menurut Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, surat Total E&P sudah masuk ke Kementerian ESDM. Status saat ini surat tersebut tengah di valuasi.
"Valuasi terkait PI sebesar 30% berapa atau 39% berapa. Valuasi ini yang harus sesuai dengan market value. Berapa market valuenya. Menurut pengertian dari Kementerian ESDM berapa valuation-nya, itu yang dia harus bayar,"ujarnya,di kantor Kemenko Maritim, Jakarta, Senin (29/5/2017).
Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik mengaku tidak bisa mengomentari permintaan Total tersebut. Dari sisi Pertamina, hanya menyiapkan hal-hal terbaik supaya saat mengelola Blok Mahakam bisa berjalan baik dari sisi produksinya.
"Kami di manajemen sudah mengatakan bahwa apa pun itu, tanggal 1 Januari (2018), yang waktunya sudah semakin dekat. Kami di Pertamina menetapkan dengan atau tanpa Total kita harus berhasil mengoperasikan Mahakam dengan baik," tuturnya.
Sebagai persiapannya, Elia mengatakan, dalam alih kontrak Pertamina akan melakukan pengeboran di 15 sumur di Blok Mahakam. Hal ini sebagai langkah mengantisipasi penurunan produksi.
Lanjut Elia, meski belum ada kejelasan seperti apa Total E&P di dalam Blok Mahakam, koordinasi hingga pertemuan kedua pekerja pun sudah dilakukan. Tujuan supaya ada kolaborasi dalam menjaga produksi.
"Saya sudah berkunjung ke Total, saya bertemu dengan manajemen Total dari cara organisasi, strateginya, teknologi, dan sudah bertemu karyawan. Minggu depan ada meeting saya akan datang juga. Ini bentuk komitmen kita, dan saya mengatakan kawan-kawan di Pertamina, dan kawan-kawan di Total bahwa kita keluarga," tandasnya.
(Rizkie Fauzian)