Menko Darmin: Program Perhutanan Sosial Siap Di-Launching
JAKARTA - Pemerintah di bawah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat ini tengah mempersiapkan program perhutanan sosial. Program ini merupakan bagian dari reforma agraria yang tengah dirampungkan oleh pemerintah.
Pada program ini, pemerintah akan memberikan hak pengelolaan lahan. Masyarakat pun dapat menggunakannya dengan hak pengelolaan selama 35 tahun.
"Terserah, pokoknya cluster mengusahakannya. Sehingga yang ditanami itu, kalau satu cluster itu 200 hektare, bayangkan jadi dia seperti industri bukan cuma pertanian yang asal hidup saja. Memang yang penting adalah pengelolaannya pertanian yang sudah ya pembibitannya baik, airnya baik, kemudian ada off taker, itu yang tidak kalah pentingnya. Karena kalau satu kuintal gampang dijual, tapi kalau 200 hektare, susah itu menjualnya. Kalau dia tanam melon ada berapa banyak, iya kan," kata Darmin di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/4/2017).
Menurut Darmin, program ini nantinya kemungkinan akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat. Rencananya, program ini akan diresmikan setelah Jokowi kembali ke Indonesia dari kunjungan kerjanya di Eropa akhir pekan ini.
"Ini kita sudah pilih ya yang sudah relatif siap, yang sudah siap, yang sudah bisa di-launching oleh Presiden. Mudah-mudahan, pulang dari Eropa Bapaknya, Minggu ketiga Juli itu Presiden sudah mulai akan me-launching-nya," kata Darmin.
Program ini akan diterapkan pada beberapa daerah seperti Karawang hingga Bangka Belitung. Hanya saja, penerapan program ini akan dilakukan secara bertahap pada setiap daerah.
Menurut Darmin, program ini tidak membutuhkan Peraturan Presiden dalam penerapannya. Untuk itu, Jokowi bisa melakukan peluncuran program ini dalam waktu dekat.
"Launching Presiden sejauh ini itu lebih banyak sertifikasi tanah. Tapi nanti mungkin, kita juga akan dua-duanya ada. Ada yang khusus sertifikasi lahan, ada yang akses terhadap lahan," ungkap Darmin.
Nantinya, dalam 1 lokasi terdapat luas lahan hingga mencapai 4.000 hektare. Program ini pun diharapkan dapat menekan ketimpangan pada berbagai daerah.
"Oh, macam-macam, ada yang sampai 2.000 hektare satu lokasi. Kalau yang di Karawang enggak terlalu besar, tapi ada di daerah. Itu total 3.000-an, hampir 4.000 (hektare)," kata Darmin.
Penerapan program ini nantinya akan diperhatikan oleh pemerintah. Evaluasi pun akan dilakukan setiap 5 tahun setelah hak penggunaan lahan diberikan.
"Itu kita akan awasi jangan khawatir. Artinya kita akan lihat dia membantu atau menyusahkan," ungkapnya.
Sinergi antarkementerian nantinya akan terus dilakukan. Terutama bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Pertanian.
"Di kementeriannya ini (Perekonomian, LHK), bahkan Pertanian akan ikut sehingga kalau soal itu jangan khawatir. Kita sudah mulai sangat hafal kalau ada yang bermain-main," tutup Darmin.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
