Image

Menko Darmin: RUU Perkelapasawitan Belum Dibutuhkan!

Lidya Julita Sembiring, Jurnalis · Senin 17 Juli 2017, 19:05 WIB
https img o okeinfo net content 2017 07 17 320 1738440 menko darmin ruu perkelapasawitan belum dibutuhkan AH3LaLTYQT jpg Foto Menko Perekonomian Darmin Nasution di DPR (Lidya/Okezone)

JAKARTA - Pemerintah dan Badan Legislatif (Baleg) mengadakan Rapat Kerja (Raker) untuk pembahasan RUU Perkelapasawitan. Adapun pihak Pemerintah yang hadir Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan diwakilkan oleh Sekjen Kemendag.

Menko Darmin sebagai wakil Pemerintah memaparkan bahwa secara resmi pimpinan DPR belum menyampaikan RUU Perkelapasawitan kepada Presiden. Selanjutnya, ia mengatakan, pemerintah sependapat dengan DPR bahwa kelapa sawit komoditas strategis bagi perekonomian secara umum mau pun bagi kehidupan dari sejumlah besar masyarakat Indonesia.

"Ada yang menarik dari kelapa sawit ini. Ini satu satunya komoditas perkebunan di mana peran swasta besar, BUMN dan masyarakat cukup signifikan masing-masing. Berbeda dengan kelapa, kopi cokelat dan seterusnya adalah perkebunan rakyat. Ini adalah sesuatu yang strategis. Kemudian sawit sebagai bahan baku industri lain. Sebenarnya di bidang industri sudah ada di UU 3 tahun 2014 tentang perindustrian," jelas Darmin di Ruang Rapat Baleg, Jakarta, Senin (17/7/2017).

Menurutnya, sawit berhasil mengatasi ketimpangan regional. Namun ia merasa jika di wilayah timur Indonesia tidak hanya komoditas sawit saja tapi juga komoditas lain terutama seperti gula dan jagung agar lebih seimbang lagi perekonomiannya.

"Kelapa sawit produktifitasnya bukan main. Produktifitasnya besar. Tetap produktifitas kepala sawit secara rata-rata saja bukan main dibandingkan dengan minyak bunga matahari di negara negara maju," jelasnya.

Menko Darmin menilai, berdasarkan kajian komprehensif pemrintah dan berkonsultasi dengan pemangku kepentingan pemerintah sudah menghasilkan kesimpulan. Di mana kesimpulan yang di dapat bahwa UU Perkelapasawitan belum dibutuhkan.

"Ada kesimpulan belum dibutuhkan UU Perkelapasawitan. Pemerintah menilai konsep RUU belum memenuhi aspek penyusunan pembuatan perundangan undangan seperti di atur dalam UU 12 misalnya ada kekosongan hukum sehingga perlu ada UU baru," katanya.

Sementara, pertimbangan lainnya yang diambil Pemerintah sebelum adanya keputusan adalah RUU Perkelapasawitan sudah ditetapkan dan telah mencakup dalam UU nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan. Sehingga, kalau dicermati UU kebun ini dimuat dengan sedikit perbedaan saja. Pertimbangan kedua, UU nomor 3 tahun 2014 tentang industri ini adalah hilirisasi, UU 7 tahun 2014 tentang perdaganan, UU 14 tahun 1999 perlindungan dan pemberdayaan petani.

"Kami merinci secara jelas degan UU mana saja RUU ini telah overlap. Sedikit lebih dalam RUU ini sebenarnya hanya terdapat 17 bab atau hanya ada 1 atau 6% yabg berbeda secara signifikan dengan UU yang sudah ada. Terdapat 2 bab yang sedikit berbeda atau 12%. Sementara 14 bab lainnya 82% tidak ada perbedaan signifikan. Tidak ada substansi baru yang perlu dituangkan dalam UU," tukasnya.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini