JAKARTA - Pemerintah putuskan bahwa tiga bantuan sosial nontunai akan disalurkan melalui satu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Ketiga bantuan tersebut yakni Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan, dan gas Elpiji 3 kilogram. Sementara untuk listrik tetap disalurkan lewat PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, hari ini dilakukan rapat bersama di Kementerian Koordinator PMK terkait pengambilan kesepakatan kesiapan mekanisme bansos non tunai melalui KKS (Kartu Keluarga Sejahtera). Jadi dalam rapat dibahas mengenai apakah penyaluran bantuan sudah siap untuk diintegrasikan untuk tiga bantuan yakni PKH, bantuan pangan, dan LPG 3 kg.
"Jadi pengintegrasian tiga bansos dalam satu kartu ini kita ambil keputusan hari ini insya Allah siap," tuturnya di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (25/7/2017).
Menurut Khofifah, penyaluran bansos lewat satu kartu sedang diujicobakan, karena sekarang ada 25,7 juta rumah tangga yang akan dapatkan bansos LPG 3 kg, kemudian 15,5 juta rumah tangga yang terima bantuan pangan, dan ada 10 juta terima PKH. Jadi ini sedang diuji coba seperti apa penyalurannya.
"Dari Juni tahun lalu sistem penyaluran sedang diuji cobakan. Kemudian dari beberapa kota juga tidak sekadar uji coba, memang itu di top up oleh CSR Himbara bahwa LPG 3 kg sudah bisa diintegrasikan di sana,"tuturnya.
Dia menambahkan, dari hasil uji coba didapati bahwa proses pengintegrasian untuk 6 juta datanya clean, sementara untuk 10 juta sedang dalam proses untuk persiapan 2018. Namun ada juga 5,5 juta penerima beras sejahtera (rastra) selesai pada November 2017.
"Berarti 10,2 juta penerima LPG yg belum masuk semua bansos yang ada di program sebelumnya. nah kita butuh matching data 10,2 juta yg penerima LPG belum terima rastra, belum terima PKH, bantuan pangan. Untuk angka finalisasi subsidinya Menteri ESDM dan Menkeu. Saya hanya sistem KKS siap jalan," tandasnya.
(Rizkie Fauzian)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.