Bagaimana Cara Buat Petani hingga Konsumen Tersenyum soal Harga Beras?
JAKARTA - Pasca terungkapnya kasus dugaan pemalsuan kualitas produk beras yang dilakukan PT Indo Beras Unggul (IBU), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai diperlukan suatu efisiensi pada rantai distribusi sehingga harga ditingkat konsumen bisa sesuai dengan acuan harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp9.000 per kilogram (kg).
Baca juga: Ingat! Hindari Beras Oplosan, KPPU Minta Koperasi Tani Diperkuat
Ketua KPPU Syarkawi Rauf mengatakan, selama ini ada margin keuntungan dalam penjualan beras dari tingkat petani ke konsumen sebera Rp3.500 per kg. Di mana harga jual di tingkat petani sekira Rp7.000 sampai di tingkat konsumen sekira Rp10.500 atau lebih tinggi dari HET.
Menurutnya, gap harga Rp3.500 disebabkan karena inefisiensi di rantai distribusi utamanya pada level pedagang ataupun di penggilingan. Jika level ini mampu di efisiensikan maka harga beras mampu sesuai dengan HET.
"Margin provit yang ada di tengah-tengah ini, Rp3.500 itu bisa dipindah ke produsen. Sehingga pembelian di petani katakanlah Rp7.500 - Rp8.000 per kg, kemudian di end user bisa diberikan benefit hasil efisiensi dan rantai distribusi yang panjang di tengah diperpendek dan ditingkatkan efisiensinya sehingga benefit bisa dinikmati end user," ujar Syarkawi, di kantornya, Jakarta, Selasa (25/7/2017).
"Sehingga konsumen tidak perlu beli beras pada harga Rp10.500 tapi beli pada harga Rp9.000 per kg, dengan ini semua orang dirantai distribusi baik produsen maupun middle men yang ada dirantai distribusi dan konsumen menikmati benefit sehingga semua orang tersenyum,"sambungnnya.
Produsen tersenyum, kata Syarkawi, karena pembelian dan daya beli konsumen tinggi. Selai itu, pedagang beras turut tersenyum karena bisa mendapat keuntungan Rp1.000. Kemudian kosnumen bisa tersenyum karena harga jual beras tidak lagi Rp10.500, tapi bisa turun ke Rp9.000.
"Memang ini tidak bisa dicapai dalam jangka pendek, ini butuh waktu menengah dan jangka panjang. Saya kira ini yang harus didorong ke depan sehingga tata niaga beras ini jauh lebih adil,"tuturnya.
(Fakhri Rezy)
