Menko Luhut: Porsi Kepemilikan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Masih Dikaji
JAKARTA - Pemerintah berencana mengubah porsi kepemilikan Indonesia dalam konsorsium kereta cepat Jakarta-Bandung. Saat ini, porsi kepemilikan pada konsorsium adalah sebesar 60%:40% antara Indonesia dengan China.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono sebelumnya mengatakan porsi kepemilikan pada konsorsium kereta cepat Jakarta-Bandung rencananya akan mengalami perubahan. Perubahannya pun mencapai 10:90 antara Indonesia dengan China.
Baca juga: Soal Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Menteri PUPR: Presiden Sudah Oke, Preferensinya Jepang
Saat dikonfirmasi mengenai hal ini, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro menampik adanya perubahan porsi pada konsorsium kereta cepat Jakarta-Bandung. Saat ini, porsi konsorsium masih berada pada kisaran 60%:40%.
"Enggak, enggak ada itu (perubahan porsi kepemilikan pada konsorsium)," kata Rini saat ditemui usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/7/2017).
Namun, menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Binsar Pandjaitan, perubahan porsi kepemilikan konsorsium kereta cepat Jakarta-Bandung ini masih dalam tahap kajian. Kajian ini ditargetkan rampung pada pekan depan.
"Karena kan ya itu kan seperti Inalum ya. Ya kan enggak apa-apa orang lain jadi majority. Nanti setelah 40 tahun kan kembali juga ke kita 100%," kata Luhut pada kesempatan yang sama.
Luhut pun meyakini bahwa kebijakan ini tak berdampak pada terjadinya dilusi pada saham perusahaan BUMN yang ikut serta dalam proyek ini. Pemerintah pun nantinya juga akan tetap mengikutsertakan investor lainnya jika ingin terlibat pada proyek ini.
"Sekarang kita sudah financial engineering, kita buat seperti dengan LRT. LRT itu sekarang kita mau coba, tadi saya bicara dengan Bu Ani (Menteri Keuangan Sri Mulyani), kita kurangi nanti kalau ada orang mau masuk, investor masuk, untuk PMN (Penyertaan Modal Negara). Sehingga nanti uang APBN yang masuk yang infrastuktur seperti itu," jelasnya.
Pemerintah pun nantinya akan mengutamakan dana APBN untuk proyek dengan return of invesment pada level single digit. Untuk itu, pemerintah akan terbuka jika investor memiliki minat pada proyek infrastruktur di Indonesia.
Menurut Luhut, belum dipastikan berapa persen nantinya porsi kepemilikan Indonesia dalam konsorsium kereta cepat Jakarta-Bandung. Rencananya, hasil kajian terkait porsi kepemilikan konsorsium ini akan dilaporkan pada pekan depan ke Presiden Joko Widodo.
"Kita lihat minggu depan, kan minggu depan nanti Menteri BUMN laporan ke Presiden, nanti Presiden akan evaluasi, baru diputuskan, dan itu harus negosiasi lagi kepada China," ujarnya.
Selain kereta cepat Jakarta-Bandung, pemerintah juga tengah melakukan kajian terkait proyek infrastruktur kereta Jawa Utara atau kereta cepat Jakarta-Surabaya. Hal ini pun telah dibahas dengan Presiden Japan International Cooperation Agency (JICA) Shinichi Kitaoka.
"JICA itu mereka investasi untuk Jakarta-Surabaya dan juga tadi Patimban, dan juga MRT timur ke barat, sudah. Sekarang studinya lagi jalan," ujar Luhut.
Namun, belum terdapat platform yang disediakan oleh JICA terkait rencana investasi ini. Pembahasan dan kajian lanjutan pun nantinya masih perlu dilakukan. Namun, JICA telah menyatakan ketertarikannya dengan beberapa proyek tersebut.
"Enggak, kan belum sampai hitungan angka-angkanya," ujarnya.
(Fakhri Rezy)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
