JAKARTA - Pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung hingga saat ini belum terlihat. Pemerintah beralasan skema business to business yang digunakan pada proyek ini berdampak pada ketatnya perhitungan proyek.
Menurut Praktisi Perkeretaapian dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwi Laksana, memang skema business to business harus dibahas secara jelas oleh kedua belah pihak. Dia ingatkan supaya jangan sampai menambah beban negara jika proyek kereta cepat tersebut gagal.
Baca juga: Catat! Ini Sederet Sindiran Jokowi untuk Proyek Kereta Cepat yang Lelet
Memang proyek dilakukan secara business to business antara Indonesia dan China, kemudian tidak pakai APBN. Tapi dalam melaksanakannya, konsorsium pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, ada unsur perusahaan negara yang terlibat.
Baca juga: Sindir Kereta Cepat, Jokowi Sebut Hyperloop. Apa Itu?