Jurus Menteri Bambang Kembangkan Industri Keuangan Syariah di Indonesia
JAKARTA - Industri keuangan syariah merupakan salah satu potensi bagi Indonesia yang dapat terus dikembangkan. Besarnya jumlah umat Islam di Indonesia menjadi salah satu kesempatan bagi Indonesia untuk terus mengembangkan industri keuangan syariah di Indonesia.
Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional yang juga Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Bambang Brodjonegoro mengatakan, terdapat 3 bidang utama yang diperlukan untuk menjadi fokus pengembangan strategi nasional pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Pertama adalah penguatan sektor ekonomi syariah.
Baca juga: Ketua MUI: Penguatan Ekonomi Syariah Bisa Hilangkan Kesenjangan
"Rantai pasokan komoditas halal merupakan potensi yang sangat besar mengingat Indonesia merupakan negara Muslim terbesar di dunia. Namun demikian, untuk dapat memanfaatkan secara optimal, langkah-langkah untuk menjadikan Indonesia sebagai basis produksi membutuhkan satu strategi dan program implementasi yang efektif, efisien, serta terintegrasi. Penguatan sektor ekonomi syariah secara signifikan dapat memperkuat struktur perekonomian Indonesia sehingga lebih stabil dan berdaya tahan," kata Bambang di Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/7/2017).
Bidang kedua adalah peningkatan efisiensi di pasar keuangan syariah. Peningkatan kapasitas dan efisiensi pada sektor keuangan komersial syariah mencakup perbankan syariah, pasar modal syariah, serta lembaga keuangan nonbank syariah.
Selain itu, pada sektor dana sosial keagamaan meliputi sektor zakat dan wakaf yang juga berpotensi memberikan akses yang jauh lebih luas kepada masyarakat prasejahtera. Masyarakat pun nantinya akan mendapatkan berbagai pelayanan selain pelayanan keuangan, seperti kesehatan dan pendidikan yang murah.
"Dalam kacamata makro, pengembangan sektor keuangan syariah ini akan sangat membantu untuk menurunkan tekanan fiskal secara signifikan, dalam bentuk penurunan berbagai macam subsidi pemerintah melalui keterlibatan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan," jelasnya.
Sektor ketiga adalah penguatan fungsi riset, penilaian, dan edukasi. Menurut Bambang, untuk mendukung proses pengembangan ekonomi dan keuangan syariah secara berkesinambungan, peningkatan kualitas sumber daya manusia pun sangat mutlak diperlukan.
"Kapasitas tersebut akan dapat ditingkatkan melalui berbagai kegiatan riset berkualitas dan pelatihan, sehingga bukan hanya akses keuangan yang dapat diperluas, akan tetapi setiap manusia Indonesia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan keahlian, agar dapat menjadi bagian penting dari proses pembangunan nasional," ujarnya.
Menurut Bambang, salah satu sebab dari sulitnya industri keuangan syariah, khususnya bank syariah untuk berkembang adalah karena masih minimnya jumlah partisipasi masyarakat pada sektor keuangan syariah. Investor pun perlu didorong untuk masuk pada sektor ini.
Market share perbankan syariah pun seharusnya sudah mencapai double digit. Secara umum, industri keuangan syariah di Indonesia pun diharapkan dapat memberikan efek positif bagi pembangunan dan ekonomi di Indonesia.
"Jadi yang lebih kita pentingkan adalah dari sisi GDP, berapa besar porsi GDP yang bisa dikontribusikan oleh ekonomi syariah, itu yang mau kita dorong dan kita buat menjadi sesuatu yang lebih sistematis, artinya orang terbiasa untuk masuk ke industri-industri yang dikategorikan sebagai ekonomi syariah," ujarnya.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini meresmikan peluncuran Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Nantinya, pemerintah akan mengutamakan kalangan profesional pada jajaran manajemen eksekutif.
"Kita utamakan tentunya profesional yang sudah punya pengalaman dan paham bisnis keuangan dan ekonomi syariah, kita ingin mendorong benar-benar keuangan syariah tidak hanya untuk sektor keuangan, tetapi juga untuk sektor riil. Jadi kita gabungkan keuangan dan ekonomi syariahnya," ungkapnya.
Masuknya keuangan dan ekonomi syariah ke dalam arus utama strategi nasional akan membantu pemerintah mencapai tujuan pembangunan dengan 6 cara utama.
Pertama adalah menarik investasi asing untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur, pendidikan, dan pertanian yang diperlukan. Selain itu, pemerintah juga dapat menggerakkan tabungan domestik untuk mendanai proyek-proyek nasional dan mendukung iklim investasi yang lebih baik.
Ketiga, pemerintah dapat mendiversifikasikan sumber dana untuk pemerintah dan sektor korporasi untuk manajemen risiko yang lebih baik. Pemerintah juga dapat memperluas jangkauan dan penetrasi fasilitas keuangan bagi semua segmen masyarakat, termasuk rumah tangga yang kurang mampu.
Selanjutnya, industri keuangan syariah juga dapat meningkatkan daya saing industri keuangan dengan mempromosikan persaingan yang sehat antara institusi keuangan konvensional dan syariah. Industri keuangan syariah ini juga dapat menjadikan Indonesia negara dengan ekonomi yang mandiri dan mampu menghadapi tantangan dari integrasi ASEAN mendatang.
“Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia harus mampu mengembangkan industri keuangan dan ekonomi syariah agar ke depan menjadi kiblat dalam bisnis keuangan syariah di dunia,” tegas Bambang Brodjonegoro.
(Fakhri Rezy)
