Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kalau Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Gagal, Jangan Sampai Negara Dirugikan!

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2017 |06:14 WIB
Kalau Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Gagal, Jangan Sampai Negara Dirugikan!
Foto: Antara
A
A
A

JAKARTA - Pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung hingga saat ini belum terlihat. Pemerintah beralasan skema business to business yang digunakan pada proyek ini berdampak pada ketatnya perhitungan proyek.

Menurut Praktisi Perkeretaapian dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwi Laksana, memang skema business to business harus dibahas secara jelas oleh kedua belah pihak. Dia ingatkan supaya jangan sampai menambah beban negara jika proyek kereta cepat tersebut gagal.

Baca juga: Catat! Ini Sederet Sindiran Jokowi untuk Proyek Kereta Cepat yang Lelet

Memang proyek dilakukan secara business to business antara Indonesia dan China, kemudian tidak pakai APBN. Tapi dalam melaksanakannya, konsorsium pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, ada unsur perusahaan negara yang terlibat.

 Baca juga: Sindir Kereta Cepat, Jokowi Sebut Hyperloop. Apa Itu?

"Jadi jangan sampai ini gagal pemerintah yang berikan jaminan jangan sampai bilamana rencana ini gagal malah memberatkan pemerintah dan negara," tuturnya saat dihubungi Okezone.

Untuk itu, Aditya menilai, faktor teknis dan nonteknis proyek ini harus dimatangkan. Lebih baik lagi jika ada kajian baru terkait hal ini, di mana ada beberapa faktor yang dipertimbangkan yakni pembebasan lahan, tekstur tanah, dan bisnis.

 Baca juga: Kenapa Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Lelet? Ini Alasannya!

"Jangan kerjakan ini secara terburu-buru maupun instan memang kajiannya penekanan tetap pembangunannya tidak tergesa-gesa dan terburu-buru, keinginan untuk segera menuntaskan atau menyelesaikan memang baik agar Indonesia miliki lompatan teknologi dan infrastruktur modern. Tapi secara kajian pelaksanaan semua dengan tahapan-tahapan yang cermat," ujarnya.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo meminta porsi kepemilikan Indonesia dalam konsorsium kereta cepat Jakarta-Bandung diharapkan dapat turun hingga 10% untuk memperkecil risiko bagi Indonesia.

(Rizkie Fauzian)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement