JAKARTA - Tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan. Angkanya baru mencapai 29,6%. Apabila diumpamakan, maka dari 100 orang yang memiliki pemahaman tentang keuangan baru 26 orang. Akan tetapi, tingkat inklusi masyarakat atau penduduk yang telah memiliki akses kepada keuangan formal sudah mencapai 68%.
"Ada sedikit anomali, literasi rendah inklusi tinggi. Ibaratnya, anak SD dikasih sepeda motor tanpa tahu penggunaannya. kami tidak mau itu terjadi," kata Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Horas Tarihoran di Jakarta, Rabu (2/8/2017).
Oleh karena itu, pihak OJK mendorong seluruh industri keuangan untuk berpartisipasi. Bermula dari pemahaman masyarakat, Horas yakin dengan sendirinya akan menimbulkan permintaan ke produk keuangan.
Bahkan, Presiden Joko Widodo telah mencanangkan PP No.82 mengenai Strategi Nasional Keuangan Inklusi. Horas melanjutkan, pemahaman tentang keuangan juga diberikan melalui pendidikan formal.
"Kami kembangkan materi literasi dari SD, SMP, sampai Perguruan Tinggi. Kami dorong lembaga keuangan, jangan hanya jual produk, tapi sampaikan juga risikonya," ujarnya.