Share

Terobosan! Jokowi Siapkan Dana Cadangan Pesangon bagi Pekerja Korban PHK

Feby Novalius, Jurnalis · Jum'at 18 Agustus 2017 13:56 WIB
https: img.okezone.com content 2017 08 18 320 1758290 terobosan-jokowi-siapkan-dana-cadangan-pesangon-bagi-pekerja-korban-phk-5xFlFVrl69.jpg Foto: (Feby/Okezone)

JAKARTA - Kementerian Kenegakerjaan (Kemenaker) tengah menyiapkan program dana cadangan pesangon yang diperuntukan kepada pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Melalui dana ini, pekerja yang ter-PHK bisa memiliki dana yang cukup sambil mencari pekerjaan baru sampai mendapatkannya.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menerangkan, pekerja yang terkena PHK pasti membutuhkan suatu pekerjaan baru untuk mencukupi kebutuhan hidupm Ketika pekerja serupa tidak didapatkan usai ter-PHK, maka dibutuhkan pekerjaan baru.

 Baca Juga: Gawat! 7-Eleven Tutup, Hampir 6.000 Karyawan Di-PHK

Di sini, kata Hanif, pekerja tersebut membutuhkan alih profesi di mana ada pelatihan lagi (re-training) supaya pada nantinya bisa mendapatkan pekerjaan baru.

"Nah dana cadangan pesangon bisa dipakai. Jadi dia bisa pergi pelatihan ke mana saja misalnya selama 6 bulan, dia di cover. Kemudian setelah itu mencari pekerjaan selama 6 bulan dia juga di-cover. Jadi pasti akan punya peluang dapatkan pekerjaan baru," ujarnya dalam acara Indonesia CSR Exhibition di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (18/8/2017).

Baca Juga: Gerbang Tol 100% Nontunai, BPJT: Tidak Ada PHK Karyawan!

Hanif mengatakan, program ini sebenarnya masih dimatangkan. Sebab, belum diketahui apakah nanti dana cadangan pesangon ditarik dari pendapatan si pekerjanya atau perusahaan tempat dia bekerja sebelumnya.

"Sebenarnya ini nanti saja, karena masih dibahas. Intinya pekerja yang kena PHK, bisa masuk kerja lagi dan seterusnya begitu," ujarnya.

Hanya mengingatkan, pemerintah mewajibkan semua pengguna jalan tol untuk melakukan transaksi secara nontunai menggunakan uang elektronik di semua gerbang tol di Indonesia. Banyak pihak yang ikut mendukung program ini, di antaranya Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang sudah menyatakan kesiapannya.

Kepala BPJT Herry TZ mengatakan pihaknya sangat siap mendukung program ini untuk dapat terealisasi 100% hingga Oktober 2017. Dengan mendukung program ini juga tidak akan mengurangi ataupun mem-PHK karyawan. Sehingga nantinya karyawan yang ada akan dilatih lagi untuk bisa mengerjakan bagian lainnya.

"Itu kan dari awal enggak ada PHK. Bisnis industri jalan tol ada ruang lain diperhatikan. Di bisnis proses masih banyak yang membutuhkan tentu dengan pelatihan," ungkapnya di Gedung BI.

Menurutnya, karyawan masih akan tetap dibutuhkan terutama untuk mengatur kendaraan angkutan berat seperti truk dan lainnya. Selain itu, karyawan juga akan bekerja untuk merawat jalan tol dan juga keperluan di kantor.

"Di gerbang pun untuk angkutan berat masih harus dipandu, tetap ada, pemeliharaan operasi IT, back office, ada jalan tol baru, harusnya tidak ada PHK. Tolnya bisa tanpa PHK. Kesepakatan Gubernur BI (Agus Martowardojo) dan Pak Menteri (Basuki Hadimuljono), ini yang dijaga," jelasnya.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini