JAKARTA - Pemerintah semakin gencar memberikan sertifikat tanah rakyat guna menghindari sengketa lahan yang kerap terjadi. Pemberian sertifikat tanah juga mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keuangan perbankan dan mampu menghindarkan masyarakat dari rentenir.
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengatakan, sertifikat tanah bisa menjadi jaminan aset. Dengan demikian, tanah yang tersertifikasi bisa dijadikan jaminan kepada perbankan bila membutuhkan modal.
"Sertifikat bisa disekolahkan, untuk apa kalau perlu pinjaman modal, perlu Bank DKI, BRI, Bank Mandiri, dan lainnya, punya kredit usaha rakyat. Bunga cuma 9% per tahun. Dengan sertifikat bapak tidak perlu pergi pada rentenir," ujarnya, di Lapangan Park & Ride, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (20/8/2017).
Baca Juga:
Catat! Seluruh Lahan di Jakarta, Jabar dan Banten Ditargetkan Punya Sertifikat Tahun Depan
Waduh! Ternyata Balai Kota dan Monas Belum Memiliki Sertifikat Tanah
Selain itu, Sofyan mengatakan, melalui pinjaman ke perbankan, maka langkah pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat bisa direalisasikan. Masyarakat bisa lebih paham apa itu industri perbankan, dan hal-hal lainnya.
"Sistem finansial keuangan kita semakin baik dan bisa meningkat lewat sertifikasi tanah ini," tuturnya.
Baca Juga:
Tambah Juru Ukur 2 Kali Lipat, Jokowi Yakin Proses Sertifikasi Tanah Semakin Cepat
Bagi-Bagi Sertifikat Tanah, Presiden Jokowi: Silakan Pinjam Uang ke Bank Tapi Tetap Hati-Hati
Meski demikian, Sofyan memberikan peringatan kepada masyarakat. Walaupun sertifikasi tanah sudah bisa dijadikan jaminan kepada perbankan, tapi harus dihitung dan diperhatikan betul berapa yang dipinjam.
"Tolong hati-hati kalau pinjam, pastikan bisa bayar pokok, bayar bunganya. Itu wajib. Tapi saya berharap ini bisa membantu masyarakat memperbesar usahanya secara perlahan," pungkasnya.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.