Baru Kali Ini! Sri Mulyani Senang Pengelolaan Dana Desa Berhasil di Ponggok
KLATEN - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengunjungi Desa Ponggok, Klaten, Yogyakarta. Kunjungan ke desa wisata ini setelah usai membuka acara 2nd Annual Islamic Finance Conference dan memberikan kuliah umum tentang APBN di Universitas Gadjah Mada (UGM).
Kunjungan ke desa tersebut untuk melihat pengelolaan dan pemanfaatan atau penggunaan dana desa yang selama ini diterima oleh desa Ponggok. Kedatangan Sri Mulyani disambut oleh Kepala Desa Ponggok, Wakil Bupati Klaten, Presiden Direktur BUMDes serta Ketua TPK Ponggok.
"Saya baru lihat ini tapi sama bagus sekali. Jadi dana desanya digunakan untuk meningkatkan aset produktif dari masyarakat di sini. Ini tentu luar biasa. Kita akan lihat sebagai contoh yang berhasil," ungkapnya di desa wisata Ponggok, Klaten, Rabu (23/8/2017).
Baca Juga: Dana Desa Disalahgunakan, Segera Laporkan ke 1500040!
Menurut Sri Mulyani, keberhasilan ini bisa tercapai pasti dikarenakan koordinasi dan komitmen yang baik dari masyarakat dan pemimpinnya. Sehingga desa ponggok bisa menjadi desa wisata dan desa penggunaan BUMDes terbaik.
"Ini komitmen dari pimpinan dan masyarakatnya dan juga lingkungannya yang selalu dijaga baik. Sekarang tiap desa mendapatkan anggaran dari pemerintah. Kalau Ponggok bisa yang lain harusnya juga bisa," tukasnya.
Baca Juga: Sebagian Besar Belum Siap Kelola Dana Desa, Menteri PDTT: Banyak yang Cuma Lulusan SMP
Sebelumnya, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah menganggarkan Rp60 triliun untuk dana desa. Dengan jumlah yang tidak sedikit itu, tentu harapannya dana desa bisa secara optimal memberi efek positif terhadap kesejahteraan masyarakat di desa.
Lantas, sejak program dana desa digulirkan, sejauh mana keberhasilannya?
Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Budiarso memaparkan, kucuran dana desa di era pemerintahan Joko Widodo sudah memberikan dampak positif.
"Kalau kita liat dari evaluasi sebelum adanya dana desa, yaitu tahun 2014 kemiskinan itu di desa masih sangat tinggi dengan gini ratio 0,34 untuk di pedesaan," jelasnya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.
Kemudian, pasca diberlakukannya dana desa, lanjut dia, gini ratio di pedesaan mulai turun menjadi 0,32 pada tahun 2017. "Ini merupakan satu keberhasilan dari pelaksanaan dari dana desa," ungkapnya lebih lanjut.
Baca Juga: Kemiskinan Masih Jadi PR, Menko Darmin Sebut Bantuan Sosial Belum Efektif
Selain gini ratio, angka kemiskinan di pedesaan juga berangsur berkurang setelah adanya program dana desa. Meskipun, penurunan angka kemiskinan ini belum begitu besar. "Jumlah penduduk miskin di pedesaan turun dari 17,7 juta pada tahun 2014, menjadi 17,1 juta pada tahun 2017," paparnya lagi.
Adapun, tambah Budiarso, persentase penduduk miskin di pedesaan juga turun dari 14,09% pada tahun 2015 menjadi 13,93% pada tahun 2017.
(Dani Jumadil Akhir)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
