Apa Kabar Pembahasan Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan Vietnam?
JAKARTA - Kerjasama pada sektor maritim turut menjadi salah satu persoalan yang dibahas oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Komunis Vietnam Nguyen Phu Trong saat melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satu sektor yang dibahas secara spesifik adalah tentang batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
"Indonesia dan Vietnam sepakat untuk mempercepat proses perundingan di limitasi batas zona ekonomi ekslusif, Republik Indonesia dan Vietnam," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jakarta, Rabu (22/8/2017).
Baca juga: Jokowi Incar Nilai Perdagangan USD10 Miliar dengan Vietnam, Begini Strategi Mendag
Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, stabilitas di kawasan perairan memang merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Untuk itu, hal ini menjadi salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan ini.
"Kita tadi mengapresiasi dapat tercapatnya code of conduct yang kita sudah sepakati di Manila beberapa waktu lalu, dan dengan kerangka ini, mudah-mudahan kita segera dapat melakukan negosiasi," kata Retno di Kompleks Istana Kepresidenan.
Khususnya untuk Indonesia dan Vietnam, batas ZEE di kawasan Natuna menjadi hal yang perlu diselesaikan kedua negara. Negosiasi pun telah dilakukan sekira 10 kali.
Baca juga: Simak! Indonesia Bakal Jual Gas hingga Batu Bara ke Vietnam
"Kita memiliki overlapping claim dengan Vietnam di ZEE, di sekitar laut Natuna. Jadi, kita memiliki dua overlapping yaitu landas continent yang sudah selesai, kemudian ZEE. Sudah dinegosiasikan. Hal itu penting untuk segera diselesaikan agar dapat dihindari insiden-insiden di lokasi ZEE yang menyangkut kapal, kata Retno.
Batas ZEE memang perlu ditegaskan oleh Indonesia dan Vietnam. Sebab, hal ini akan sangat berkaitan dengan penggarapan potensi ekonomi yang ada pada kawasan ZEE.
"Kalau overlapping kan grey area, kalau ada kapal mereka atau kami masuk ke sana, tak tertutup kemungkinan nanti terjadi misunderstanding di lapangan. Oleh karena itu, kalau bisa sepakat soal batasannya, akan lebih mudah untuk menjalankan law enforcement nantinya," ujar Retno.
Saat ini, proses pembahasan tentang batas ZEE telah masuk ke dalam tataran teknis dengan melibatkan para ahli. Menurut Retno, proses pembahasan memang bukan hal yang mudah untuk diselesaikan.
Baca juga: Bertemu Partai Komunis Vietnam, Jokowi Minta Investor Indonesia Diberikan Kemudahan
"Soal menyelesaikan, yang ingin saya tekankan, pemhahasan batas wilayah, tak terkecuali ZEE, bukan hal yang mudah. Klaim kami sampai sini, klaim mereka sampai situ, kami mencoba berbagai cara agar bisa ditarik satu garis di mana bisa diterima kedua belah pihak. Nah, menyepakati garis, kita juga harus lihat bagian bawah. Sangat teknis. Satu titik bahkan bisa bertahun-tahun Pembahasannya," ungkapnya.
Proses pembahasan ini diharapkan dapat segera diselesaikan. Utamanya setelah adanya komitmen dari kedua negara untuk mempercepat proses pembahasan pada hari ini.
"Terakhir ZEE kita dengan Singapura. Conclude, ratifikasi, kemudian jadi UU. Ratifikasi yang sudah dilakukan di masing-masing negara kemudian dideposit ke PBB sehingga ketika ada masalah soal ZEE, kita ada batasan yang jelas. Hal itu untuk law enforcement dan pengelolaan sumber daya yang ada di situ," ungkapnya.
Seperti diketahui, selain ZEE, kerjasama pada sektor maritim jutaan dilakukan untuk sektor keamanan. Kerjasama ini diharapkan dapat memberikan dampak pada penyelesaian persoalan pada sektor Kemaritiman antar kedua negara dalam waktu singkat.
"Tadi ada LOI (letter of Intent) soal coast guard (penjaga pantai), itu dalam rangka membangun kepercayaan. Perlu ada komunikasi yang baik antara kita dengan coast guard sehingga kalau ada insiden bisa segera ditangani," tukasnya.
(Rizkie Fauzian)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
