Pantau Dana Desa Rp60 Triliun, BPK Minta Ada Program Prioritas
KUTA - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerdja Djanegara meminta pemerintah mendorong setiap desa memiliki program pembangunan prioritas yang akan menjadi sasaran alokasi dana desa sehingga lebih efektif dan efisien bagi pembangunan.
"Dari pelaksanaannya kami melihat, dari programnya juga kami melihat. Nah, mestinya setiap desa punya program yang berbeda, jangan disamakan. Misalnya desa ini membuat jalan, desa lainnya membuat infrastruktur lain," kata Moermahadi di Kuta, Badung, Bali, Rabu (23/8/2017).
Baca Juga: Pujian Sri Mulyani ke Kepala Desa Ponggok: Dia Hebat, Mana Ponsel Saya? Saya Mau Selfie
Moermahadi mengatakan BPK sedang intensif melakukan Diskusi Kelompok Terbatas dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk menentukan formula audit dana desa.
Formula audit dana desa diperlukan agar anggaran dana desa yang tahun ini sebesar Rp60 triliun tidak disalahgunakan. Namun, audit dana desa juga perlu dilengkapi pendampingan kepada aparatur desa agar aparatur tidak terjebak masalah hukum dalam mengelola dana desa.
