Perbaiki Skema Dana Desa, Sri Mulyani Akan Perhitungkan Sisi Luas Laut
JAKARTA - Pemerintah mulai membidik daerah kepulauan untuk menurunkan angka kemiskinan. Artinya, kecilnya jumlah masyarakat di berbagai kepulauan di Indonesia tidak menjadi alasan bagi pemerintah untuk menunda pemberian bantuan.
"Formula dana desa kita akan terus saya perbaiki kita akan tingkatkan porsi dari luas laut, karena muncul pilihan, kalau dari Maluku dikatakan kalau laut tidak dimasukkan pasti akan peroleh sedikit," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara workshop nasional perempuan legislatif, eksekutif, dan kader Partai Golkar di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (27/8/2017).
Saat ini 90% dana desa diberikan secara merata. Sementara itu, 10% sisanya diberikan seusai kriteria khusus seperti angka kemiskinan dan sektor lainnya.
Baca Juga: Kemiskinan Masih Jadi PR, Menko Darmin Sebut Bantuan Sosial Belum Efektif
Pulau Jawa, kata Sri Mulyani, memang memiliki bobot angka kemiskinan lebih banyak dibandingkan daerah lainnya di luar Pulau Jawa. Hanya saja, APBN tetap diberikan untuk pembangunan secara merata di luar Pulau Jawa.
"Seperti Kementerian Pekerjaan Umum lebih Rp100 triliun itu konsentrasinya di luar Pulau Jawa," ungkapnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani juga sempat bercerita tentang pengelolaan anggaran pemerintah di desa Ponggok, Kabupaten Klaten. Desa ini ia kunjungi beberapa waktu lalu dalam rangka melihat efektivitas dana desa secara langsung.
Baca Juga: Alhamdulillah! Menteri Bambang: Pola Indonesia Kurangi Kemiskinan Sudah Baik
"Dalam 3 tahun kerana kelola mata air jadi tempat pariwisata, kemudian desa lain ada mata air tapi tidak jadi tempat pariwisata, enggak jadi apa-apa karena visi kemampuan organisasi tidak ada dan transparan seluruhnya diakses masyarakat," ujar Sri Mulyani.
Desa lainnya pun diharapkan dapat menggunakan dana APBN secara produktif seperti Desa Ponggok. Dengan begitu, anggaran Dana Desa dapat berdampak positif bagi ekonomi masyarakat secara langsung.
"Desa Ponggok itu untuk bangun 40 rumah yang tidak punya WC, jamban. Kalau masyarakat kita tidak punya jamban, dia buang kotorannya di tempat yang tidak seharusnya jadi polusi, jadi diare dan terus miskin," tegas Sri Mulyani.
(Widi Agustian)
